Infografis
Suara.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai keputusan Polri tidak memecat eks napi korupsi AKBP Raden Brotoseno menunjukkan lemahnya penegakan hukum internal. Di sisi lain, Polri juga dinilai seakan kekurangan anggota yang berkualitas dan berintegritas lantaran berdalih tak memecat Brotoseno karena berprestasi.
"Seolah negeri ini pada umumnya dan Polri khususnya kekurangan personel yang berkualitas dan memiliki intergritas tinggi sehingga masih mempertahankan yang kotor," kata Bambang kepada Suara.com, Selasa (31/5/2022).
Menurut Bambang, keputusan Polri tidak memecat Brotoseno berpotensi akan terulangnya kembali kasus serupa yang dilakukan oleh anggotanya. Sebab, keputusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera.
"Secara umum ini memang menunjukkan ada yang salah dengan mindset petinggi Polri. Permisifitas pada pelanggaran dan tindak pidana korupsi bila itu menyangkut anggotanya ternyata terbukti di sini," katanya.
Lebih lanjut, Bambang berpendapat bahwa Polri sudah semestinya tidak bermain 'retorika' terkait hal yang menyangkut pelanggaran pidana anggotanya. Pasalnya, pada akhirnya masyarakat atau publik akan melihat realitasnya.
"Dengan melihat kasus AKBP B ini yang kembali aktif setelah menjalani hukuman pidana korupsi, publik bisa memahami bagaimana standart etika profesi di Polri itu ditegakkan," ungkapnya.
Alasan Berprestasi
Brotoseno merupakan eks napi korupsi cetak sawah pada tahun 2016 di Kalimantan periode 2021-2014. Dia diduga menerima suap senilai Rp1,9 miliar dari total yang dijanjikan senilai Rp3 miliar.
Ketika itu, Brotoseno berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi alias AKBP dan menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Suap yang diberikan kepada Brotoseno dimaksudkan untuk memperlambat proses penyidikan.
Baca Juga: Pengamat Kepolisian: Polri Harus Pecat Eks Napi Korupsi AKBP Brotoseno, Momentum Bersih-bersih
Singkat cerita, pada tahun 2017 Brotoseno akhirnya divonis lima tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tiga tahun kemudian dia dinyatakan bebas bersyarat yakni pada 15 Februari 2020.
