Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritisi langkah ratusan CPNS yang memilih mengundurkan diri yang salah satu alasannya karena gaji tidak sesuai ekspektasi. Menurut Doli hal itu merupakan sebuah konsekuensi yang seharusnya dapat diterima.
Apalagi diketahui, CPNS yang mengundurkan diri itu sudah lulus seleksi tahap akhir.
"Sekarang kalau sudah lulus kemudian mundur gara-gara, kabarnya ya gara-gara gajinya kecil dan penempatan jauh ya, saya kira itu memang konsekuensi yang harus diterima PNS," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Doli, soal besaran gaji PNS yang dianggap kecil itu memang sudah berlaku umum dan diketahui semua orang.
Baca Juga: CPNS Ramai-ramai Undur Diri, Berikut Ini Instansi yang Banyak Ditinggal
"Jadi PNS itu gajinya kecil dan ditempatkan di mana saja," kata Doli.
Karena itu, menurut Doli, CPNS harus bertanggung jawab dengan jalan hidup yang telah mereka pilih lewat proses rekrutmen CPNS.
"Ya itu tadi saya katakan seseorang itu masuk menjadi PNS itu pilihan hidupnya. Dan saya kira mereka itu tahu, sadar akan pilihannya itu kenapa menjadi PNS," katanya.
Pemerintah Diminta Evaluasi
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan rekrutmen CPNS. Pemerintaan itu menyusul banyaknya CPNS yang memilih mengundurkan diri usai dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.
Baca Juga: Banyak CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri, MenPAN RB Tjahjo Kumolo Siapkan Sanksi Tegas
Untuk diketahui, ada sejumlah alasan yang membuat mereka mungundurkan diri, salah satunya ialah berkaitan dengan besaran gaji yang ternyata tidak sesuai ekspetasi.
Menurut Guspardi fenomena mundurnya CPNS itu harus menjadi momentum evaluasi untuk pemerintah.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait proses seleksi rekrutmen atau penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan melamar sebagai CPNS," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (30/5/2022).
Dengan sikap transparan tersebut diharapkan para pelamar atau CPNS dapat mengetahui dan mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan lebih lanjut
"Dan (pelamar) tahu persis hak dan kewajiban termasuk juga besaran gaji yang akan diterimanya sebelum mengikuti proses seleksi. Hal ini penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara," ujar Guspardi.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menganggap serius adanya fenomena ratusan CPNS yang mengundurkan diri.
Tanggapan serius yang diminta iala agar pemerintah dapat menyelidiki lebih dalam apa yang menjadi sebab mundurnya ratusan CPNS padahal mereka sudah dinyatakan lolos tahap seleksi.
"Kemenpan RB dan BKN plus Kementerian Keuangan perlu menyelidiki masalah ini. Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).
Sementara, lanjut Mardani pola dan sifat pekerjaan saat ini sudah berubah.
"Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah," ujarnya.
Sebelumnya, ia menilai adanya seratus lebih CPNS yang mengundurkan diri usai dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021 merupakan sebuah musibah. Sebab, menurut Ketua DPP PKS itu pengunduran diri para CPNS itu akan berdampak terhadap pelayanan publik.
"Ini musibah. Pelayanan publik bisa terganggu. Karena mereka suda di-plot untuk satu posisi yang jelas," kata Mardani.
Sedangkan kata Mardani untuk mencari pengganti para CPNS yang mengundurkan diri tidak mudah. Pengisian jabatan dan posisi harus memerlukan prosedur dan waktu yang lama lagi.
"Dikhawatirkan ada sistem kerja yang terganggu. Misal slot posisi dokter di puskesmas yang mestinya terisi jadi kosong," katanya.