Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022). Dalam kesempatan itu, Jokowi ingin memastikan kalau penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilu 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
Ketua KPU Hasyim Asyari menerangkan hal tersebut menjadi satu dari enam poin yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Adapun Pemilu 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," kata Hasyim usai pertemuan.
KPU juga melaporkan terkait perkembangan penyelenggaraan Pemilu, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan pemilu. Fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga: Jokowi Menghubungi Ridwan Kamil di Swiss, Pihak Keluarga Ucapkan Terima Kasih
"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasyim menuturkan kalau Jokowi bakal memerintahkan sejumlah menteri terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," tuturnya.
Jokowi pun berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Kepala Negara juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Jokowi mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Baca Juga: Profil Isran Noor, Gubernur Kaltim yang Sebut Pemindahan IKN Warisan Jokowi
Terkait kampanye, Jokowi dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya.
Terakhir, Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.
"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," katanya.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
