Infografis
Suara.com - Cina dan Rusia memveto rancangan sanksi Amerika Serikat terhadap Korea Utara, Kamis (26/05). Keputusan itu terkait peluncuran baru rudal balistik. Ini merupakan perpecahan nyata pertama di antara negara-negara DK PBB.
Sebanyak 13 anggota Dewan Keamanan PBB yang tersisa seluruhnya memberikan suara mendukung resolusi Amerika Serikat yang mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara.
Rancangan ini juga akan memasukkan kelompok peretas Lazarus ke dalam daftar hitam yang menurut Washington memiliki keterkaitan dengan Pyongyang.
Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan tiga rudal, termasuk satu rudal yang disebut sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, setelah perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Asia.
Baca Juga: Korea Utara Kembali Uji Coba Rudal Balistik
Kejadian itu adalah yang terbaru dalam serangkaian peluncuran rudal balistik tahun ini. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "hari yang mengecewakan" bagi dewan.
"Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari DPRK (Korea Utara)," katanya. "Pengendalian dan diamnya dewan belum menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman. Jika ada, DPRK sungguh berani."
Dia mengatakan, Washington telah menaksir bahwa Pyongyang telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini dan "secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir."
Selama 16 tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat, meningkatkan sanksi untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Mereka terakhir kali memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017 lalu.
Cina dan Rusia mendorong pelonggaran sanksi untuk Korea Utara
Baca Juga: Tak Lama Setelah Biden Tinggalkan Asia, Korea Utara Tembakkan 3 Rudal Balistik
"Pemberlakuan sanksi baru terhadap DPRK (Korea Utara) akan menemui jalan buntu," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.
"Kami menekankan pada ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian dari penguatan tekanan sanksi terhadap Pyongyang."
Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Korea Utara tidak akan membantu dan hanya akan menyebabkan lebih banyak "efek negatif dan eskalasi konfrontasi."
"Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal dan kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya," katanya.
Cina telah mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan, termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak, untuk membujuk Korea Utara melanjutkan pembicaraan yang terhenti sejak 2019, setelah tiga pertemuan puncak yang gagal antara Kim Jong Un dan Presiden AS saat itu Donald Trump.
Majelis Umum PBB akan membahas tentang Korea Utara dalam dua minggu ke depan di bawah aturan baru yang mengharuskan 193 anggotanya untuk melakukan pertemuan setiap kali veto diberikan di Dewan Keamanan oleh salah satu dari lima anggota tetap – Rusia, Cina, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. yas/ha (Reuters)
