Jadi Perdebatan, Ini Daftar Penjabat Kepala Daerah yang Berstatus TNI Polri Aktif

Minggu, 29 Mei 2022 | 21:21 WIB
Jadi Perdebatan, Ini Daftar Penjabat Kepala Daerah yang Berstatus TNI Polri Aktif
Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw usai dilantik jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Diketahui, sebelum menjadi Kepala BIN Sulteng, Andi Chandra juga menjabat sebagai Kasubdit Sulawesi Wilayah I, Dit Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, di mana pada saat itu Andi Chandra masih memiliki pangkat kolonel.

Andi Chandra baru naik pangkat menjadi bintang satu (Brigjen) saat dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala BIN Sulteng.

2. Paulus Waterpauw

Selain Andir Chandra, Paulus Waterpauw yang merupakan perwira bintang tiga Polri juga ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat, menggantikan pimpinan definitif sebelumnya yaitu Dominggus Mandacan.

Diketahui, ia dilantik pada 12 Mei 2022 sebagai PJ oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Sebelum resmi dilantik menjadi PJ Gubernur Papua Barat, Paulus juga sempat memiliki jabatan di pemerintahan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Paulus menerima jabatan tersebut sejak 22 Oktober 2021.

Tidak hanya itu, kabarnya Paulus juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Sejak saat itu, Paulus diberikan kepercayaan untuk naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen), atau perwira bintang tiga Polri.

Sempat Menuai Perdebatan

Adanya penunjukkan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah sempat menuai kritik. Namun, pemerintah mengaku hal tersebut sudah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga: PWNU Jatim: Penunjukan perwira TNI/Polri Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Merupakan Preseden Buruk

UU tersebut menyebutkan bahwa TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi TNI kecuali di 10 institusi kementerian lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, BIN (Badan Intelijen Negara), BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan lain sebagainya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI