Infografis
Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe geram dengan banyaknya serangan fitnah dan hoaks yang menyerang dirinya hanya karena sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua.
Enembe menegaskan, sebagai kepala daerah hanya menyalurkan aspirasi mayoritas orang asli Papua yang mempertahankan tanah Papua dari pembangunan oleh pemerintah pusat yang tidak mementingkan kepentingan rakyat.
"Saya mungkin satu-satunya gubernur dari 34 provinsi yang selama mengalami intimidasi dan teror yang luar biasa, kemana saya pergi pasti ada berita hoaks yang begitu masif dari para kelompok penyebar hoaks dan itu menyangkut pemerintahan dan pergerakan pribadi saya sebagai manusia," kata Enembe saat ditemui di Kantor Penghubung Provinsi Papua, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2022).
Dia membantah, jika ada sekelompok orang yang meragukan nasionalismenya karena sudah 20 tahun lebih mengabdi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Menambang Emas di Blok Wabu
"Saya sama sekali tidak ada kebebasan sebagai kepala daerah dan rakyat Indonesia, seakan-akan saya berada di dalam aquarium yang dipantau betul, padahal saya 20 tahun mengabdi untuk NKRI, menjadi wakil bupati, bupati, dan gubernur, dan semua pembangunan dilakukan atas nama Indonesia," tegasnya.
Enembe juga membantah jika dirinya sering mengkritik atau berbeda pandang dengan pemerintah pusat karena ada kepentingan dengan organisasi Papua Merdeka.
"Kenapa nasionalisme saya harus diragukan, saya lahir di wilayah yang tidak ada gejolak organisasi Papua Merdeka, dari desa di Tolikara, saya merasa tuduhan yang ditujukan sangat naif dan tidak tepat kalau bilang saya tidak nasionalis," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Lukas Enembe meminta pemerintah menghentikan rencana penambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Desakan tersebut disampaikan lantaran masyarakat orang asli Papua menolak rencana tersebut.
Enembe mengatakan, banyak masyarakat yang takut kehilangan tanah adatnya karena masuk dalam peta rencana penambangan Blok Wabu tersebut.
Baca Juga: Desak Pemerintah Tidak Paksakan Pemekaran Papua, MRP: Itu Fatal dan Kemunduran
“Saya pun menerima laporan warga Intan Jaya yang khawatir kehilangan tanah adat. Wajar. Orang Papua itu berkebun. Ekonominya kerakyatan seperti Mohammad Hatta, proklamator Republik Indonesia yang saya hormati dan pernah diasingkan ke Boven Digoel, Papua. Meski hanya satu tahun lagi menjabat, saya akan berusaha menjaga tanah Papua,” kata Enembe saat ditemui di Kantor Penghubung Provinsi Papua, Jakarta Selatan pada Jumat (27/5/2022).
Terkait dengan langah penolakan tersebut, ia sudah mengirimkan Surat bernomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penghentian Sementara Proses WIUPK Blok Wabu.
“Terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, saya telah menyurati Menteri ESDM agar menghentikan sementara proses perizinan. Isi surat saya yaitu agar dihentikan sementara sampai situasinya aman,” ucapnya.
