Infografis
Suara.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan alasan Puspom TNI menghentikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101.
Sekjen IPW Data Wardhana mengatakan, hal tersebut menjadi penting karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meneruskan proses hukumnya dengan melakukan upaya paksa menahan tersangka Jhon Irfan Kurnia Saleh pada 24 Mei 2022 lalu.
"Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi TNI memerintahkan Panglima TNI menjelaskan pada masyarakat terkait alasan hukum penghentian penyidikan oleh Puspom TNI dalam perkara korupsi pengadaan Helikopter AW-101," kata Wardhana lewat keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Jumat (27/8/2022).
Kata dia, dengan dihentikannya kasus itu oleh Puspom TNI, namun di satu sisi proses hukumnya masih berjalan di KPK, telah mencederai penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Kasus Korupsi Helikopter AW-101 Rugikan Negara Sebesar Rp 224 Miliar, Ini Kronologinya
"Adanya satu pokok perkara yang sama tetapi dengan penegakan hukum yg berbeda ini akan menciderai penegakan hukum di Indonesia. Utamanya, dalam pemberantasan korupsi sehingga Presiden Joko Widodo harus turun tangan," katanya.
Sebelumnya, KPK memanggil Irfan Kurnia yang berstatus tersangka dalam perkara ini hingga akhirnya melakukan penahanan. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 lalu. Dalam kasus itu, KPK menetapkan Irfan Kurnia yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta.
Sementara itu, Puspom TNI menetapkan lima tersangka, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.
Lalu ada Letkol administrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.
PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.
Dalam dugaan korupsi itu, modus yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelembungan harga (mark up) dari total pengadaan helikopter AW 101 senilai Rp738 miliar. Akibatnya kerugian negara ditaksir mencapai Rp220 miliar.
Namun belakangan, Puspom TNI diketahui menghentikan perkara tersebut. Hal itu berdasarkan pernyataan Direktur Penyidikan KPK yang saat itu dijabat Setyo Budiyanto.
"Yang terakhir tadi masalah helikopter AW-101 koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya," kata Setyo pada 27 Desember 2021 lalu.
