Infografis
Suara.com - Luhut Binsar Pandjaitan langsung sat-set sat-set dalam mengurusi permasalahan minyak goreng. Tak sekadar mengawasi dalam pendistribusian, Luhut turut bergerak mengawasi perusahaan minyak goreng.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) ini mengaku telah diperintahkan presiden Jokowi, untuk membantu menangani permasalahan minyak goreng di Jawa dan Bali.
Luhut merupakan bagian dari tim dalam penanganan masalah ini. Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahadi kepada Antara di Jakarta, Selasa (24/5/22), menyebut kementerian lain juga turut berperan.
Tim ini terdiri atas banyak unsur, dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai lead coordinator.
Baca Juga: 6 Fakta Pernikahan Ketua MK dan Idayati Adik Jokowi, Mas Kawin Sederhana Banget!
Kemudian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Sementara Satgas Pangan, BPKP hingga Kejaksaan Agung bertindak sebagai pengawas prosesnya.
Sat set sat set atau gerak cepat pun langsung dilakukan Luhut ketika tugas sudah diberikan Presiden Jokowi. Berikut ini tiga langkah yang dibuat dalam beberapa hari ini.
1. Audit Perusahaan Minyak Goreng
Luhut Binsar Pandjaitan bukan sekadar memastikan distribusi minyak Jawa-Bali terpenuhi. Luhut malah punya rencana mengaudit perusahaan yang berbisnis minyak goreng.
Jadi, solusi yang coba dihadirkan Luhut bukan sekadar distribusinya, namun langsung ke hulunya, yakni kelapa sawit. Negara akan mengaudit setiap perusahaan minyak goreng, termasuk luasan kebun kelapa sawit yang dipunya.
Baca Juga: Dari Bisnis, Begini Kisah Kedekatan Luhut dengan Jokowi yang Tuai Pro Kontra
"Begitu Presiden (Jokowi) minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (25/5/22).
Audit ini penting agar bisnis minyak goreng tak hanya dimonopoli satu dua perusahaan saja.
2. Pindahkan Kantor ke Indonesia
Dari temuan awal Luhut ketika bekerja menangani minyak goreng, Luhut mendapati bahwa perusahaan yang berbisnis minyak goreng di Indonesia, memiliki kantor di luar negeri.
Luhut dengan tegas meminta para perusahaan itu memindahkan kantornya ke Indonesia. Masalah ini sudah dilaporkannya ke Presiden Joko Widodo.
Luhut berpendapat, hal tersebut harus dilakukan agar pajak perusahaan dari keuntungan berbisnis minyak goreng bisa mengarah ke pemerintah Indonesia, bukan negara lain.
"Bayangkan dia (perusahaan minyak goreng) punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri," beber Luhut.
"Not gonna happen! You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.
Keputusan ini bisa berbuah dua hal jika sukses dijalankan. Pertama, harga minyak goreng balik normal lagi. Kedua, pendapatan dari pajak perusahaan bertambah.
3. Tinjau Gudang Minyak Goreng
Luhut bukan hanya bergerak dari kebijakan, seperti audit dan pemindahan kantor. Luhut turut memantau situasi di lapangan. Baru-baru ini, Luhut mengunjungi gudang distributor minyak goreng curah milik PT Indomarco di Purwakarta.
Luhut menyampaikan bahwa, dari distribusi, salah satunya yang dilakukan PT Indomarco, ke para pengecer minyak goreng curah, tidak boleh ada yang "mengacau".
Ketika berada di Purwakarta, Luhut meminta pemerintahan setempat bersama dengan TNI dan Polri mengawasi langsung pelaksanaannya, secara bersama-sama. Ketika harga di distributor sudah Rp13 ribu, maka pengecer bisa menjual dengan harga Rp14 ribu.
"Kita harapakan, seperti keinginan Presiden (Jokowi). Dalam dua minggu kedepan bisa sudah bagus," kata Luhut disela-sela pemantauan tersebut.
Kontributor : Lukman Hakim
