Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak seharusnya curhat dan mengeluh soal manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Menurut Mulyanto curhatan Jokowi tak diperlukan, lantaran memang hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara.
Ia mengatakan, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD tahun 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.
Menurutnya, memang negara hadir menjadi buffer shock atau shock breaker, yakni bantalan bagi masyarakat dari turbulensi ekonomi global. Sehingga kejutan ekonomi yang menghantam dari luar dapat diredam agar tidak membuat masyarakat menjadi susah.
Terkait lonjakan harga BBM, akibat Perang Rusia-Ukraina, menurut Mulyanto, seluruh negara-negara di dunia potensial menerima akibat turbulenesi harga minyak global yang sama.
"Akan tetapi ada perbedaan substansial terhadap harga BBM di antara negara-negara tersebut. Secara umum bergantung pada daya beli masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (26/5/2022).
Ia mengatakan, negara kaya memiliki harga BBM yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lebih miskin. Negara yang memproduksi dan mengekspor minyak, menjual minyak dengan harga rendah secara domestik.
Perbedaan harga minyak di masing-masing negara, tergantung pada variasi besaran pajak dan subsidi domestik untuk komoditas ini. Tergantung bagaimana sikap pemerintah masing-masing terkait dengan kebijakan pajak dan subsidi.
"Ambil contoh negara serumpun seperti Brunei dan Malaysia menjual BBM dengan harga yang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Harga bensin dengan RON 90 di Brunei sebesar Rp. 3.800,- per liter. Sementara harga bensin dengan RON 95 di Malaysia dijual sebesar Rp. 6.900 per liter. Di kita bensin Pertalite (RON 90) dijual dengan harga Rp. 7.650,- per liter," ungkapnya.
Baca Juga: Pengamat: Pemerintah Jangan Naikkan Kebutuhan Pokok Demi Pertumbuhan Ekonomi
Mulyanto menambahkan, fakta lain lonjakan harga migas dunia ternyata diikuti dengan kenaikan harga SDA yang menjadi andalan ekspor Indonesia seperti batubara, gas alam, CPO, tembaga, nikel, dan lain-lain.
"Akibatnya, turbulensi ekonomi global ini malah membawa berkah bagi surplus perdagangan kita dan memperkuat penerimaan APBN kita," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua masalah berat yang membebani seluruh negara, yakni perihal energi dan pangan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal harga BBM di Indonesia yang masih lebih murah ketimbang negara lainnya.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dan evaluasi aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara-negara selain Kita. Di Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32 ribu, Jerman sudah diangka Rp31 ribu, Thailand Rp20 ribu, kita ini Pertalite masih Rp 7.650. Pertamax Rp 12.500, yang lain sudah jauh sekali," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan kalau harga BBM di Indonesia memang masih rendah karena pemerintah melakukan subsidi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga terus menahan beratnya akibat pemberian subsidi tersebut.
"Kenapa harga kita masih seperti ini, ya karena kita tahan terus, tetapi subsidi ini kan membesar, membesar, membesar. Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ungkapnya.
"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," sambung Jokowi.
Selain itu Jokowi juga menyinggung soal harga beras yang sudah naik di negara-negara lain. Sementara di Indonesia masih berkisar Rp 10.700.
Naiknya harga-harga pangan itu yang menandakan adanya inflasi seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat kini harus merasakan inflasi hingga 8,3 persen.
"Turki bahkan sudah mencapai hampir 70 persen, bayangkan. Kita masih di 3 persen, alhamdulillah masih di 3,5 persen patut kita syukuri," tuturnya.
Karena beban menahan naiknya harga itu lah, Jokowi meminta seluruh kementerian hingga pemda untuk bisa memanfaatkan betul APBN, APBD, hingga anggaran yang ada di BUMN. Apa yang sudah diberikan itu sejatinya harus bisa digunakan dengan cara membeli produk-produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
