Infografis
Suara.com - Persoalan minyak goreng yang hingga kini belum selesai hingga membuat Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan masalah ini makin menunjukkan bahwa persoalan ini kian serius.
"indikasi masuknya Menko Marves ada masalah serius bahkan sudah masuk lampu kuning di persoalan minyak goreng." kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/5/2022).
Padahal menurut Bhima, masalah distribusi minyak goreng curah cukup di atur oleh Perum Bulog saja, sehingga rantai pasok bisa dipangkas, dan harga bisa lebih wajar di level konsumen akhir.
"Tidak perlu berlebihan gunakan KTP untuk syarat pembelian minyak goreng, lagi pula yang jadi sasaran kan masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya.
"Ini bukan Pemilu atau kemarin karena terpaksa saat pandemi masyarakat harus download Peduli Lindungi. Konyol beli minyak goreng dengan KTP di negara produsen minyak goreng sawit terbesar didunia," tambahnya.
Sehingga kata dia ide-ide liar semacam ini tidak menyelesaikan masalah mahalnya harga minyak goreng. Belum persoalan minyak goreng kemasan yang harganya masih diatas Rp26 ribu per liter rata-rata nasional, karena acuan yang digunakan adalah mekanisme pasar.
"Paska regulasi pembukaan kran ekspor, harga CPO dipasar internasional naik 1,5 persen ke level 6.207 ringgit per ton bukan malah turun, yang jadi persoalan harga minyak kemasan akan semakin mahal kalau acuan pasar naik," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai dengan target di Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi.
