Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan Opini WTP ke 11 yang diterima Jawa Tengah dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo.
Opini WTP ke 11 itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Jateng, Ayub Amali dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5/2022).
Ayub menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.
“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub saat memberikan sambutan.
Baca Juga: Santri di 15 Provinsi Gelar Safari Pesantren Sambil Beri Dukungan ke Ganjar
Ayub mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut. Diharapkan, ke depan laporan keuangan dan kinerja semakin lebih baik lagi.
“Kami berharap hasil laporan itu semakin memberikan semangat agar pemprov semakin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya,” katanya.
Gubernur Ganjar mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.
“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” kata Ganjar.
Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.
Baca Juga: Kabar Ada Vaksin Covid-19 Beredar Tanpa Izin, Menteri Muhadjir Tak Percaya
“Improvementnya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya meati clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.
Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.
“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” kata Ganjar
