Infografis
Suara.com - Untuk pertama kalinya sejak 17 tahun, seorang komisaris HAM PBB diizinkan mengunjungi Xinjiang. Dikhawatirkan, lawatan tim pencari fakta pimpinan Michelle Bachelet akan gagal memberikan gambaran utuh nasib etnis Uighur.
Kunjungan penuh prahara oleh Komisaris Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet dimulai pada Selasa (24/05) di ibu kota provinsi, Urumqi, dan dilanjutkan ke wilayah Kashgar di selatan Xinjiang.
Bersama tim pencari fakta, dia mengemban misi penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.
Beijing sejak lama mendiamkan proposal kunjungan PBB, lantaran menuduh ditunggangi kepentingan Barat yang ingin mensabotase hubungan luar negeri Cina.
"Awalnya mereka menekan secara terbuka dan menuntut kunjungan komisioner tinggi PBB ke Xinjiang, untuk melakukan apa yang disebut sebagai investigasi dengan asumsi bersalah,” kata juru bicara Kemenlu di Beijing, Wang Wenbin, Selasa (24/05).
Bachelet disambut oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi ketika mendarat di Guangzhou, Senin (23/05), yang menekankan betapa Cina menentang "politisasi” isu hak asasi manusia dan standar ganda.
Rencananya, bekas presiden Cile itu akan menetap selama enam hari di Cina. Seperti dilansir oleh PBB, Bachelet mengaku "senang akan bertemu berbagai pihak, terutama pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, kaum akademik, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia,” di Cina.
"Walaupun kami akan membahas isu-isu yang sensitif dan penting, saya harap pertemuan ini akan memungkinkan kita membangun rasa saling percaya untuk bekerja sama demi hak asasi manusia di Cina dan seluruh dunia,” ujarnya.
Pelanggaran HAM berat Urumqi menjadi pusat perhatian lantaran dicurigai menjadi episentrum pengganyangan "ekstremisme agama” oleh pemerintah Cina.
Baca Juga: Wilayah Uighur di Xinjiang Catatkan Tingkat Pemenjaraan Tertinggi di Dunia
Kota berpenduduk empat juta jiwa itu mengalami signifikasi sistematis, di mana pemerintah mendorong migrasi warga etnis Han ke Xinjiang.
