Infografis
Pemerintah kata Mulyanto seharusnya mengikuti regulasi tentang Kementerian Negara agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni. Ia juga mempertanyakan mengapa kemudian Jokowi tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian.
"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).
Di sisi lain, menurut Mulyanto penunjukan Luhut untuk mengurus minyak goreng justru menggambarkan Jokowi yang sudah frustasi. Mengingat kebijakannya berkaitan dengan penanganan polemik minyak goreng kerap gagal.
Mulyanto mencatat sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan pemerintah hingga saat ini.
"Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustasi Presiden," ujar Mulyanto.
Selain itu. langkah Jokowi menunjuk Luhut juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak menganut pakem tugas dan fungsi kementerian sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Mulyanto menilai Jokowi hanya menganut pendekatan personal dalam memberikan kepercayaan terhadap pejabat terdekat untuk mengurus persoalan.
"Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis. Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias perdana menteri," ungkap Mulyanto.
Diketahui, Jokowi kembali memberikan tugas khusus kepada Luhut. Menko Marves itu ditugasi untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtu lalu.
Baca Juga: Evaluasi Mendag dan Menperin Harusnya Dilakukan Jokowi Sebelum Minta Luhut Urus Minyak Goreng
