Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua masalah berat yang membebani seluruh negara, yakni perihal energi dan pangan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal harga BBM di Indonesia yang masih lebih murah ketimbang negara lainnya.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dan evaluasi aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara-negara selain Kita. Di Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32 ribu, Jerman sudah diangka Rp31 ribu, Thailand Rp20 ribu, kita ini Pertalite masih Rp 7.650. Pertamax Rp 12.500, yang lain sudah jauh sekali," kata Jokowi.
Baca Juga: Soal APBN dan APBD, Presiden Jokowi Ingatkan Uang Rakyat Jangan Dibelanjakan Barang-barang Impor
Jokowi menegaskan kalau harga BBM di Indonesia memang masih rendah karena pemerintah melakukan subsidi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga terus menahan beratnya akibat pemberian subsidi tersebut.
"Kenapa harga kita masih seperti ini, ya karena kita tahan terus, tetapi subsidi ini kan membesar, membesar, membesar. Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ungkapnya.
"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," sambung Jokowi.
Selain itu Jokowi juga menyinggung soal harga beras yang sudah naik di negara-negara lain. Sementara di Indonesia masih berkisar Rp 10.700.
Naiknya harga-harga pangan itu yang menandakan adanya inflasi seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat kini harus merasakan inflasi hingga 8,3 persen.
"Turki bahkan sudah mencapai hampir 70 persen, bayangkan. Kita masih di 3 persen, alhamdulillah masih di 3,5 persen patut kita syukuri," tuturnya.
Karena beban menahan naiknya harga itu lah, Jokowi meminta seluruh kementerian hingga pemda untuk bisa memanfaatkan betul APBN, APBD, hingga anggaran yang ada di BUMN. Apa yang sudah diberikan itu sejatinya harus bisa digunakan dengan cara membeli produk-produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
"Karena Uangnya gede banget, besar sekali. APBN kita Rp 2.714 triliun, Rp APBD 1.197 triliun, gede sekali, plus BUMN," ucapnya.
"Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD di BUMN ini uang rakyat, ya, jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu, sehingga muncul bangga buatan Indonesia ini."
