Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hanya sekedar membantu soal penunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya untuk urusan minyak goreng.
Ia meyakini, jika permasalahan mengenai minyak goreng di Indonesia akan beres.
"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira InsyaAllah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaAllah akan beres, saya nggak lihat ada masalah paling..." kata Luhut saat usai menghadiri acara pengarahan dan evaluasi presiden untuk aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).
Keyakinan Luhut tersebut berdasarkan pasokan minyak gorang yang disebutnya sudah cukup, bahkan lebih. Harga minyak goreng juga dikatakannya sudah mulai menurun dan dipastikan distribusinya kepada masyarakat bisa berjalan.
Lantaran sudah ditugaskan Jokowi, maka Luhut bakal melakukan audit perusahaan minyak sawit. Ia mengklaim programnya tersebut pertama kali dalam sejarah.
"Luas nya berapa, HGU-nya, HPL, statusnya sudah jelas, kemudian produksinya, kemudian headquarter nya. Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," jelasnya.
Luhut menyebut proses audit minyak sawit itu bakal dilakukan pada awal Juni 2022 nanti.
"Jadi dengan demikian makin tertib."
Kenapa Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng?
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan untuk mengurusi masalah minyak goreng. Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu lalu.
Luhut yang hadir secara virtual dalam acara itu, mengaku tiba-tiba mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk mengurus minyak goreng. Ia berharap masalah minyak goreng ini bisa ditangani dalam waktu singkat.
"Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir di sana tapi tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut dalam acara tersebut.
Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi juga telah mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut Luhut ditugaskan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target di daerah Jawa-Bali.
Dalam tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.
"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," kata Jodi.
Selain itu, Jodi mengatakan pihaknya akan memakai aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng. Target utama dalam pekerjaan ini adalah minyak goreng curah dengan harga murah dapat terdistribusi secara merata.
Sejauh ini, belum ada pernyataan dari presiden terkait penunjukkan Luhut untuk urus minyak goreng. Sehingga alasan kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng belum diketahui dengan jelas.
