Kenapa Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng? Menuai Kritik hingga Jubir Angkat Bicara

Rifan Aditya Suara.Com
Selasa, 24 Mei 2022 | 15:30 WIB
Kenapa Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng? Menuai Kritik hingga Jubir Angkat Bicara
Kenapa Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng? Menuai Kritik hingga Jubir Menko Marves Angkat Bicara - Ilustrasi Luhut Binsar Pandjaitan (Suara.com/Ema Rohima)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendapat tambahan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengurus sengkarut minyak goreng. Kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng?

Pertanyaan seperti kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng pun mulai muncul di publik. Pasalnya, Luhut dianggap telah banyak mengemban tugas dan jabatan selama pemerintahan Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Luhut adalah koordinator PPKM Jawa-Bali selama pandemi covid-19. Dia ditunjuk duduk dijabatan tersebut sejak Juni 2021.

Selain itu, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Tim Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Baru-baru ini, Luhut juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Deddy Yevri Sitorus Nilai Penunjukan Luhut untuk Mengurus Minyak Goreng Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Kritik

Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram/luhut.pandjaitan)
Luhut Binsar Pandjaitan (Instagram/luhut.pandjaitan)

Penunjukkan Luhut untuk mengurus minyak goreng pun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

Deddy heran kenapa Jokowi minta Luhut mengurusi minyak goreng, padahal Menko Marves sudah memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab lainnya.

"Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus?" ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (24/5/2022)

Deddy menambahkan, "Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet".

Baca Juga: Pastikan Ketersediaannya, Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali

Ia juga menilai dengan adanya sosok Luhut mengurus minyak goreng hanya akan menimbulkan isu konflik kepentingan. Sebab, menurut Deddy, Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," kata Deddy.

Kenapa Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditugasi untuk mengurusi masalah minyak goreng. Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sabtu lalu.

Luhut yang hadir secara virtual dalam acara itu, mengaku tiba-tiba mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk mengurus minyak goreng. Ia berharap masalah minyak goreng ini bisa ditangani dalam waktu singkat.

"Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir di sana tapi tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari yang lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ungkap Luhut dalam acara tersebut.

Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi juga telah mengonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut Luhut ditugaskan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali.

Dalam tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," kata Jodi.

Selain itu, Jodi mengatakan pihaknya akan memakai aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng. Target utama dalam pekerjaan ini adalah minyak goreng curah dengan harga murah dapat terdistribusi secara merata.

Sejauh ini belum ada pernyataan dari presiden terkait penunjukkan Luhut untuk urus minyak goreng. Sehingga alasan kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng belum diketahui dengan jelas.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI