Infografis
Oleh karenanya, dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membatalkan atau mencabut aturan ini, karena tidak ada kepentingannya.
"Untuk apa? Kita kan enggak boleh dikelas-kelaskan seperti itu. Jadi menurut saya itu Permendagri ini dicabut atau dibatalkan saja dulu," kata Trubus.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan baik KTP dan KK.
Aturan baru KTP ini telah ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.
Di dalam Pasal 5 disebutkan penulisan nama sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia, Aturan Nama Marga dan Gelar Pendidikan, beberapa poinnya yaitu:
- Nama harus menggunakan huruf sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
- Sementara itu nama marga, famili atau dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan.
- Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang penulisannya dapat disingkat.
- Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang untuk disingkat (kecuali tidak diartikan lain), menggunakan angka dan tanda baca dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
