Infografis
Suara.com - Kepolisian Indonesia menilai Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding Pemilu sebelumnya. Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pemilu 2024 akan lebih kompleks dibanding pemilu sebelumnya karena akan berbarengan dengan Pilkada 2024 sehingga perlu mempersiapkan pengamanan lebih awal.
Jenderal bintang empat itu menyatakan saat ini pihaknya dalam posisi siap untuk mengamankan Pemilu dan Pilkada 2024 agar dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamanan itu, kata dia, mulai dari proses awal yang sifatnya administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, baik dari proses tahapan awal sampai dengan pelaksanaan.
Rangkaian kampanye, proses pemungutan suara, rekapitulasi di tingkat pusat, hingga tahapan bila ada gugatan.
“Karena kita tahu bahwa Pemilu 2024 ini jauh lebih kompleks karena dari sisi penyelenggaraan yang serentak sehingga perlu persiapan pengamanan lebih awal,” kata Sigit usai menerima kunjungan Komisioner KPU di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.
“Kami dalam posisi siap mengamankan sehingga tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan pemilu terselenggara lancar dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan karena semua bisa terselenggara dengan aman dan lancar,” ujar Mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri menerima kunjungan Ketua dan Komisioner KPU RI dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi awal dengan jajaran kepolisian terkait rencana tahapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024.
Sementara itu Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 pihaknya tidak bisa berjalan sendiri perlu kerja sama dengan sejumlah pihak termasuk kepolisian.
Baca Juga: Fokus Benahi Internal, Partai NasDem Tak Ingin Buru-buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pemilu 2024
Tahapan pemilu akan dimulai sejak 14 Juni 2022.
KPU berkoordinasi sejak awal dengan kepolisian untuk menyampaikan hal penting di antaranya tentang perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Kegiatan pemilu melibatkan banyak orang, tentu saja potensi problem keamanan juga akan terjadi di situ,” kata Hasyim.
Adanya potensi problem tersebut, kata dia, maka diperlukan kepolisian yang bertugas dalam pengamanan.
Selain pengamanan, Polri bertugas dalam hal produksi dan distribusi logistik, termasuk keperluan pencalonan dalam surat keterangan catatan kepolisian.
“Semua kegiatan tahapan kepolisian akan terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,” katanya. (Antara)
