Suara.com - Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Istana enggan dibuat pusing atas pembentukan koalisi tersebut.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai pembentukan koalisi oleh partai politik tersebut menjadi kewenangan mereka dalam menjalankan strategi politiknya.
"Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's okay, itu partai politik punya kewenangan," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).
Kendati demikian, Ngabalin membantah kalau Istana telah menjadi penyokong atau beking dari pembangunan Koalisi Indonesia Bersatu tersebut mengingat ketiga partai politik itu kini menjadi pendukung pemerintah.
![Ali Mocthar Ngabalin. [Dok.Hops.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/05/08/19046-ali-mocthar-ngabalin.jpg)
Bantah jadi Beking Koalisi
Ia menegaskan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini masih sibuk menyelesaikan beragam persoalan negara. Selain itu, Kepala Negara juga tengah berkonsentrasi menuntaskan agenda-agenda strategis nasional menjelang masa jabatannya berakhir.
"Tidak ada (bekingan), yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai terutama pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada," tegasnya.
Resmi Berkoalisi
Sebelumnya, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan sikap berkoalisi untuk mengawal agenda politik ke depan termasuk untuk menghadapi Pemilu 2024.
Hal itu terjadi usai ketiga ketua umum parpol tersebut melakukan pertemuan malam ini, di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022).