Hasil Survei SMRC: Kebebasan Sipil Mengalami Pelemahan

Suara.com - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei untuk melihat kondisi demokrasi saat ini. Hasilnya, beberapa indikator menunjukkan kalau kebebasan sipil mengalami pelemahan.

Saiful menunjukkan, presentase warga yang mengaku puas atau cukup puas terhadap kondisi kebebasan berpendapat mencapai 79 persen menurut data dari September 2017 hingga Maret 2022.

Namun setelah Pemilu 2019, tingkat kepuasan masyarakat mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika awalnya bisa mencapai 79 persen, presentase tingkat kepuasaan masyarakat merosot hingga 56 persen pada Juni 2020 dan 63 persen pada Maret 2022.

"Sebaliknya, yang menyatakan kurang atau tidak puas mengalami kenaikan dari 18 persen pada April 2019 menjadi 33 persen pada Maret 2022," kata Saiful.

Baca Juga: Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran, Amnesty International Singgung Otsus Papua hingga KPK Terpuruk di Era Jokowi

Kemudian, Saiful memaparkan soal beberapa indikator yang menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi.

Pada indikator kebebasan berkumpul atau berserikat misalnya yang menunjukkan adanya penurunan sejak setelah Pemilu 2019, dari 86 persen pada survei April 2019 menjadi 59 persen pada September 2020 dan 68 persen pada Maret 2022.

Sementara yang menyatakan sebaliknya, kurang atau tidak puas, mengalami lonjakan dari 9 persen pada April 2019 menjadi 37 persen setahun setelahnya dan sekarang (Maret 2022) 27 persen.

“Penurunan ini belum menunjukkan gejala normal atau membaik kembali,” jelasnya.

Indikator selanjutnya, ialah pandangan responden soal kebebasan bicara untuk masalah politik. Sebelum 2019, di atas 60 persen warga merasa jarang atau tidak pernah merasa takut bicara masalah politik.

Baca Juga: Sebut Ruang Kebebasan Sipil Menyempit, AII Catat 84 Kasus Jeratan UU ITE Sepanjang 2021

"Namun setelah itu mengalami penurunan. Sebaliknya, yang merasa sekarang warga sering atau selalu takut bicara masalah politik mengalami kenaikan dari 16 persen pada 2014 menjadi 43 persen pada 2019, ini konsisten dengan data sebelumnya," jelasnya.

Saiful menyebut, beberapa contoh yang terkait dengan penurunan indikator demokrasi ini antara lain peristiwa pembunuhan anggota laskar FPI, sebuah partai yang hendak diambil alih oleh aparat negara, pembubaran FPI dan HTI.

“Saya tidak setuju dengan cita-cita HTI, juga perjuangan FPI, tapi membubarkan dan melarang mereka, secara norma demokrasi itu tidak benar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saiful menerangkan kalau tren masyarakat takut ikut berorganisasi juga memburuk walaupun tidak setajam indikator-indikator sebelumnya.

Indikator tersebut memburuk dari 81 persen yang menyatakan jarang atau tidak pernah pada 2009 menjadi 64 persen pada Maret 2022.

Menurutnya kondisi itu seharusnya tidak boleh terjadi.

“Kalau tidak naik, minimal stabil di angka 80-an,” tuturnya.

Sementara yang menyatakan masyarakat sering atau selalu takut ikut organisasi mengalami kenaikan dari 14 persen pada 2014 menjadi 25 persen pada 2022.