Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menerangkan soal pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dilakukan lebih dini. Menurutnya kehadiran KIB, koalisi partai Golkar, PAN dan PPP menjadi momentum positif untuk mulai membudayakan pembentukan koalisi yang lebih matang.
"Tidak diputuskan injury time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," kata Viva kepada Suara.com, Jumat (20/5/2022).
Kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP juga dianggapnya bisa menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat di mana pemilihan umum mesti diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.
Apabila beberapa agenda silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, maka menurut Viva perlu adanya pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.
Viva menyebut kalau upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling pendekatan dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Kemudian mengenai sindiran PDI Perjuangan yang menyebut pembentukan KIB bisa mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, Viva langsung membantahnya. Viva meyakini kalau Koalisi Indonesia Bersatu malah memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi.
"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu. Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.
"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Baca Juga: Survei: Pasangan Anies-Ridwan Kamil Bisa Mengalahkan Ganjar-Erick Thohir
Sehingga Hasto mengingatkan agar tidak membawa kontestasi Pemilu 2024 lebih awal yang dapat membuang energi bagi perbaikan bangsa dan negara.
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi. Ini yang kita dorong," tuturnya.
Hasto menyebut koalisi partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dibentuk dalam kerangka sistem politik yang dibangun secara periodisasi lima tahunan.
Karenanya, kerja sama koalisi dibentuk dengan mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi.
Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerja sama partai politik sesuai harapan rakyat.
"Agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ada persoalan global terkait perang Rusia-Ukraina," papar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan pertemuan antara ketua umum partai seperti pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan pertemuan silaturahim, bukanlah koalisi.
"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," katanya.
Menurut Hasto, koalisi dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan.
Bahkan program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan partai politik dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres.
Hasto menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP bagian dari tradisi demokrasi.
"Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua partai politik seperti yang dilakukan pak Airlangga, pak Zulkifli Hasan, pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," katanya.
