Infografis
Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Asfinawati menegaskan aparat kepolisian bukan alat pemerintah yang dikerahkan untuk mengamankan pembagunan proyek-proyek negara yang merugikan masyarakat. Pergeseran fungsi polisi, menurut Asfinawati terjadi saat konflik agraria di Wadas, Jawa Tengah.
Dia menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kepolisian merupakan alat negara, bukan pemerintah.
Dalam peristiwa itu, dikerahkan ratusan aparat kepolisian untuk mengawal pengukuran lahan yang akan dijadikan tambang andesit. Akibatnya puluhan warga ditangkap dengan refresif, tanpa alasan yang tidak jelas.
Asfinawati lantas menyebut polisi bukan alat dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Posting Foto Sedang Berwudhu di Samping Surau Kecil, Cuitan Ganjar Pranowo Banjir Komentar Netizen
![Direktur YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Asfinawati. [YLBHI.or.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/05/30/75916-direktur-ylbhi-asfinawati.jpg)
"Jadi polisi tidak pernah dikatakan alat pemerintah. Polisi bukannya alat pemerintah daerah. Bukan, alatnya Pak Ganjar Pranowo, alatnya Pak Jokowi, dia alat negara, artinya dia juga alat rakyat," kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk Kekerasan Belum berhenti, Jumat (20/5/2022).
Asfinawati pun menyebut kejadian di Wadas, telah menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah dengan menggunakan aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap.
"Tapi yang kita saksikan, polisi bukan lagi alat negara, karena dia tidak melindungi warga negara yang tidak melalukan kejahatan apapun, selain dia (warga Wadas) mempertahankan hak miliknya. Tapi justru polisi berpihak kepda alat yang lain," ungkapnya.
