Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku tidak terkejut dengan sikap plin-plan pemerintah itu. Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor," kata Mulyanto, Jumat (20/5/2022).
"Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto menambahkan.
Mulyanto mengaku, sejak awal dirinya tidak yakin presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya itu. Sebab, menurutnya, kebijakan itu diambil secara reaktif, grasak-grusuk, tidak prudent dan jauh dari pendekatan penelitian berdasarkan kebijakan.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-ujungnya “cle” mengkerut, menjilat ludah sendiri," sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI tersebut.
"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen, petani sawit, konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan kalau harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg per Kamis (19/5/2022). Harga tersebut masih jauh di atas HET yang ditetapkan yakni Rp 15.500 per kg.
Padahal menurutnya pemerintah berjanji kalau kebijakan bakal dievaluasi kalau harga migor curah sudah sesuai dengan HET di seluruh wilayah Indonesia.
"Kembali pemerintah ingkar janji. Produsen migor akan senang. Karena CPO yang selama ini dibeli dengan harga murah disimpan dalam tangki-tangki mereka dapat diekspor kembali, cuan yang tidak sedikit."
Baca Juga: Buka Ekspor CPO, Presiden Jokowi: Tindak Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng
Jokowi Buka Kran Ekspor CPO Senin Depan
Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai mencabut larangan ekspor kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) beserta dengan segala produk turunannya, Senin (23/5/2022) depan. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat konferensi pers secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.
Meskipun kran ekspor telah dibuka, Jokowi menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan kelapa sawit tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
Jokowi menerangkan semenjak pemerintah melarang ekspor CPO, stok kelapa sawit di dalam negeri terus bertambah. Di mana untuk kebutuhan rata-rata nasional selama satu bulan sebesar 194 ribu ton.
"Pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasukan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," katanya.
Pada kesempatan tersebut juga Jokowi ingin mengucapkan terima kasih pada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
