Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku tidak terkejut dengan sikap plin-plan pemerintah itu. Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor," kata Mulyanto, Jumat (20/5/2022).
"Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto menambahkan.
Mulyanto mengaku, sejak awal dirinya tidak yakin presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya itu. Sebab, menurutnya, kebijakan itu diambil secara reaktif, grasak-grusuk, tidak prudent dan jauh dari pendekatan penelitian berdasarkan kebijakan.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-ujungnya “cle” mengkerut, menjilat ludah sendiri," sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI tersebut.
"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen, petani sawit, konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan kalau harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg per Kamis (19/5/2022). Harga tersebut masih jauh di atas HET yang ditetapkan yakni Rp 15.500 per kg.
Padahal menurutnya pemerintah berjanji kalau kebijakan bakal dievaluasi kalau harga migor curah sudah sesuai dengan HET di seluruh wilayah Indonesia.
"Kembali pemerintah ingkar janji. Produsen migor akan senang. Karena CPO yang selama ini dibeli dengan harga murah disimpan dalam tangki-tangki mereka dapat diekspor kembali, cuan yang tidak sedikit."
Jokowi Buka Kran Ekspor CPO Senin Depan
