Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus merasa tidak sependapat dengan PDIP yang menganggap pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin. Pembentukan koalisi secara dini itu dianggapnya untuk menghindari terjadinya polarisasi yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Lodewijk menegaskan kalau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP tetap mendukung jalannya pemerintahan saat ini.
"Oh enggak (mengganggu) lah justru kita mendukung," kata Lodewijk saat dikonfirmasi, Jumat (20/5/2022).
Lodewijk lantas menerangkan kalau latar belakang pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu itu berdasarkan hasil evaluasi dari Pilpres 2019. Selain mencegah polarisasi terulang, pembentukan KIB itu juga dianggapnya bisa memberikan kesempatan adanya tiga koalisi di Pilpres 2024.
"Jadi bukan hanya dua seperti kemarin sejak awal kita memberikan ruang," ucapnya.
Selain itu, pembentukkan Koalisi Indonesia Bersatu juga telah bersepakat mendukung kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga selesai masa jabatannya pada 2024.
"Ketiga, koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya."
Reaksi PDIP soal KIB
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu. Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.
"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.
