"Misalnya pengajuannya bulan April, cairnya baru bulan Oktober. Ini kan sangat lama. Untuk itu KSP mendorong faskes TNI berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dari 48 yang direkomendasikan, 21 faskes TNI jadi prioritas," ungkapnya.
Sebelumnya, KSP menerima audiensi Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri pada Senin (18/4/2022). Dalam audiensi tersebut terungkap sejumlah persoalan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit atau faskes TNI.
Di antaranya, soal pemutusan kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TNI dengan BPJS di beberapa daerah dan belum cairnya dana PNBP faskes TNI sebesar Rp 705 miliar karena tertolak oleh aplikasi penarikan di KPPN.