Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita sejumlah bukti dokumen hingga alat elektronik dalam penggeledahan di Kantor PT Midi Utama Indonesia (MID) Tbk atau Alfamidi cabang Kota Ambon.
Penggeledahan tersebut terkait kasus kasus dugaan suap izin persetujuan prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Dalam kasus tersebut kemudian menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka.
"Melaksanakan tindakan penggeledahan di wilayah Kota Ambon yang berlokasi di kantor PT MID Tbk (Midi Utama Indonesia) Cabang Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi pada Rabu (18/5/2022).
"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan juga alat eletronik," ujarnya
Baca Juga: Geledah Kantor Dinas PUPR dan PTMSP Ambon, KPK Bawa 3 Koper
Ali menyebut seluruh bukti- bukti hasil penggeledahan diduga kuat dapat menerangkan dan mengurai seluruh perbuatan para tersangka.
"Selanjutnya berbagai bukti dimaksud akan dianalisa dan segera disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL (Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan," katanya.
Seperti diketahui, Tim Satgas KPK pada Selasa (17/5/2022) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Pemerintah Kota Ambon. Salah satunya ruang kerja milik Wali Kota Ambon Richard disatroni tim Satgas KPK.
Dalam penggeledahan itu, Tim Satgas KPK telah menyita sejumlah barang bukti, yakni dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran uang dalam kasus dugaan suap izin persetujuan prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon.
Selain Richard, dalam kasus ini KPK turut menetapkan staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon bernama Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi kota Ambon bernama Amri sebagai tersangka.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut tersangka Richard dan Andrew Erin langsung dilakukan penahanan. Mereka ditahan selama 20 hari pertama mulai Jumat 13 Mei sampai 1 Juni 2022.
Untuk tersangka Richard di Rumah Tahanan Negara di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan, tersangka Andrew Erin ditahan di Rutan KPK pada Kavling C-1.
"Upaya paksa penahanan tersangka selama 20 hari pertama terhitung tanggal 13 Mei sampai 1 Juni 2022," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Meski begitu, KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka Amri. Sehingga, KPK meminta Amri untuk kooperatif penuhi panggilan KPK.
"KPK menghimbau agar tersangka Amri kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan surat panggilan akan segera dikirimkan," katanya.
