Infografis
Suara.com - Koalisi pemerintah Lebanon yang mencakup Hizbullah hanya mendapat 62 dari 128 kursi parlemen. Pemilihan legislatif pertama sejak krisis ekonomi ini didominasi oleh gerakan pro-reformasi yang menuntut perubahan.
Hasil penghitungan suara yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri Lebanon Selasa (17/5), mencatatkan kekalahan bagi koalisi pemerintah yang mencakup Hizbullah.
Dalam pemilu legislatif, Minggu (15/5) kemarin, mereka hanya mendapat 62 dari 65 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas.
Namun demikian, hasil pemilu ini juga tidak memperkuat kelompok oposisi, menyusul perolehan suara kandidat reformis yang mematahkan dominasi kedua blok politik di Beirut.
Setidaknya 13 kandidat independen, yang berasal dari gerakan demonstrasi anti-pemerintah 2019 silam, terpilih masuk ke parlemen.
Bersama anggota independen lain, mereka berpeluang menjadi kekuatan penentu dalam pembentukan koalisi pemerintah.
Kemenangan bagi oposisi terutama dirayakan Partai Kekuatan Lebanon, yang kini merebut gelar partai Kristen terbesar dari Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Michael Aoun yang sekutu Hizbullah.
Analis politik, Zad Majed mengatakan, krisis ekonomi akan menguntungkan kandidat reformis yang untuk pertamakalinya akan berjuang di dalam, bukan di luar parlemen.
"Hal ini akan menciptakan tekanan politik dan sosial bagi kaum reformis dan koalisi Kekuatan untuk Perubahan agar mau bekerjasama,” katanya merujuk pada julukan bagi gerakan anti-pemerintah 2019.
Baca Juga: Lebanon Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi
Namun pada saat yang sama, hilangnya kekuatan mayoritas di parlemen dikhawatirkan akan memperlambat proses politik yang dibutuhkan untuk mengakhiri krisis ekonomi.
