Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik soal belum juga ada pengumuman sponsor untuk Formula E Jakarta. Padahal, waktu pelaksanaan kurang dari 1 bulan, yakni pada 4 Juni mendatang.
Angggara mengatakan, seharusnya di waktu tersisa kali ini pihak penyelenggara sudah memasang logo sponsor di berbagai perangkat promosi. Sebab, sponsor berkaitan dengan promosi acara.
"Sangat tidak logis jika sponsor sampai saat ini logonya belum dipampang. Di mana-mana sponsor itu ditukar dengan eksposur dan promosi, logo pemberi sponsor dipasang di mana-mana," ujar Anggara kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).
Karena itu, ia menilai mungkin sebenaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hanya mengada-ada soal telah mendapatkan sponsor. Padahal, sampai saat ini pendukung acara itu belum juga ada atau gaib.
Baca Juga: Curiga Sponsor Formula E Jakarta Tak Juga Diungkap, PDIP: Harusnya Untuk Promosi
"Kalau tinggal kurang dari tiga minggu belum ada logo sponsor, sangat mungkin sponsornya gaib atau tidak nyata," kata Anggara.
Namun, Anggara mengaku mengerti apabila Panitia Penyelenggara Formula E sulit mendapatkan sponsor. Pasalnya, Formula E merupakan acara yang penuh dengan ketidakjelasan.
"Kami tidak terkejut jika sponsor sulit didapatkan karena sponsor biasanya akan menginvestasikan uangnya ke acara yang jelas seluk beluknya dan memberi keuntungan kembali," jelasnya.
"Sedangkan Formula E banyak ketidakjelasan, mulai dari revisi studi kelayakan, jumlah penonton berubah-ubah, sampai mundurnya jadwal penjualan tiket. Sponsor pasti berhitung, layak atau tidak investasi di sini," tambah Anggara.
Selain itu, Anggara juga menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan Pemprov DKI Jakarta terkait persiapan Formula E karena banyak hal yang tak dapat dijawab Pemprov.
Baca Juga: Golkar Tegur Oknum Anggota DPRD Sumut Diduga Hina Wartawan
"Pemprov tidak boleh kehilangan kontrol atas penyelenggaran Formula E dengan menyerahkan semuanya kepada panitia. Acara ini bisa terlaksana karena usulan Pak Gubernur dan ada pula anggaran 560 miliar dari APBD sehingga masih ada tanggung jawab Pemprov di sana," pungkasnya.
