Infografis
Suara.com - Sejumlah lembaga survei belakangan menunjukkan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan ke angka 58,1%.
Pada Desember 2021, hasil survei Indikator Politik menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih sebesar 72%. Faktor utama menurunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi adalah karena kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ekonom senior, Rizal Ramli, pun angkat bicara melihat kondisi Indonesia yang tak kunjung bangkit. Dia tampak geregetan karena Indonesia sejatinya punya potensi besar untuk sejahtera.
“Mohon maaf, kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi 7%. Enggak susah-susah atur negara ini,” ujar Rizal Ramli dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun Official, Selasa (17/5/2022).
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti 2 Survei yang Berlawanan Ihwal Kepuasan Terhadap Jokowi
Dia mengklaim memiliki rekam jejak yang oke untuk mengelola negara. Saat menjadi Menko Ekonomi ,Keuangan dan Industri di era Presiden Abdurrachman Wahid, Rizal mengaku mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,5% dari posisi awal minus 3% hanya dalam waktu 21 bulan.
“Ekspor naik dua kali. Harga pangan stabil selama dua tahun, pengurangan kemiskinan cukup tinggi dalam jangka pendek, gini ratio juga turun,” urainya.
Rizal mengatakan salah satu langkah untuk mengangkat supremasi bangsa adalah dengan penegakan hukum. Jika jadi pemimpin, dia mengaku tak segan mengasingkan koruptor ke pedalaman.
“Seandainya masih ada yang main politik uang, saya tangkap. Saya kirim mereka ke pulau di selatan Kalimantan. Pulau itu banyak nyamuk Malarianya. Yang ngaco kita buang ke sana.”
Selain itu Rizal Ramli menekankan penghapusan presidential threshold (PT) agar semua figur yang kompeten dapat mencalonkan diri di Pemilu. Selama ini dia menilai sistem PT hanya melanggengkan korupsi di pemerintahan. Hal itu berawal dari “upeti” besar yang harus diserahkan calon pada parpol jika ingin diusung di pilkada bupati, gubernur hingga presiden.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Buka Masker di Ruang Terbuka Saat 3.898 Orang Masih Positif Covid-19
“Pengalaman 2009 untuk bisa jadi capres biaya hampir Rp1 triliun. Itu untuk partai saja, belum biaya kampanye. Tahun 2014 naik jadi Rp1,5 triliun,” bebernya.
Untuk menghapus praktik upeti, Rizal menyarankan pemerintah membiayai kebutuhan parpol sepenuhnya. Namun hal itu dengan syarat parpol mau membenahi AD ART sehingga benar-benar menjadi organisasi yang demokratis, tak hanya menjadi kendaraan politik praktis atau mitra oligarki.
“Sekarang parpol kayak CV, yang bisa menguasai hanya keluarga saja, yang lain enggak bisa jadi ketua. Ini enggak benar. Di luar demokrasi, di dalam feodalisme. Kalau demokratis, partai benar-benar bisa bekerja untuk rakyat, bukan oligarki.”
Kontributor : Alan Aliarcham
