Infografis
Suara.com - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengatakan harga sapi untuk kurban pada hari raya Iduladha "dijamin akan naik" karena gangguan pada lalu lintas ternak akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kapal yang mengangkut ratusan sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dikirim ke DKI Jakarta dan Jawa Barat lewat jalur darat sudah berhari-hari tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan karantina wilayah setelah ribuan hewan ternak di wilayah itu terjangkit PMK.
Kapal tersebut kini diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini akan menambah biaya transportasi yang harus dibayarkan peternak hingga tiga kali lipat, kata Sekjen PPSKI Robi Agustiar.
"Artinya mereka harus lewat laut, cost-nya kan berbeda dengan cost lewat darat," kata Robi kepada BBC News Indonesia pada Senin (16/05).
Baca Juga: Aceh Barat Tolak Ternak dari Luar Daerah untuk Cegah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
Baca juga:
- Penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak: Mengapa masyarakat perlu khawatir?
- Idul Adha: Kampanye tanpa kantong plastik 'hanya untuk ramai di media' tanpa sanksi hukum'
- Bagaimana menyiapkan hewan kurban tanpa menyiksanya
Hampir dua bulan menjelang Iduladha, yang jatuh pada tanggal 9 Juli, masa-masa ini adalah waktunya peternak penggemukan mengisi kandang-kandang mereka untuk stok. Harga sapi biasanya memang naik menjelang Iduladha, namun wabah PMK diyakini akan semakin melambungkan harga karena dampaknya pada pasokan.
Setelah pemerintah memberlakukan karantina wilayah bagi hewan ternak di dua provinsi yang paling parah terdampak PMK, Jatim dan Aceh - keduanya termasuk daerah penghasil sapi terbanyak di Indonesia - banyak peternak mendatangkan sapi dari NTT yang belum terkena wabah.
Kementerian Pertanian telah menyatakan bahwa kebutuhan hewan ternak untuk Idul Adha dapat terpenuhi sebab hari raya itu tahun ini diperkirakan hanya menyerap sekitar 10%-20% dari ketersediaan hewan ternak nasional.
Ditolak transit
Pada Senin (16/05), Badan Karantina Pertanian mengumumkan penolakan transit 736 ekor sapi asal Kupang, NTT di Pelabuhan Tanjung Perak.
Baca Juga: Bumi Mulawarman Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak, 2 Wilayah Sudah Diuji
Kapal ternak KM Calypso yang membawa sapi-sapi tersebut berlabuh di Surabaya pada tanggal 10 Mei, sehari setelah Kementerian Pertanian memberlakukan karantina wilayah bagi hewan ternak di Jatim.
Dokter hewan karantina wilayah kerja Tanjung Perak Tri Endah dalam keterangan tertulis mengatakan, tujuan akhir sapi-sapi tersebut adalah Bekasi, dengan rencana awal KM Calypso bersandar di Tanjung Perak.
"Karena adanya status daerah wabah PMK di Jatim, maka kapal ternak tersebut diminta mengalihkan trayeknya menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapalnya hanya boleh berlabuh saja, tidak boleh bersandar dan sapi-sapi tidak boleh diturunkan," katanya dalam pernyataan di situs web Badan Karantina Pertanian.
Dokter hewan Endah menjelaskan selama beberapa hari di dalam kapal, sejak Rabu (11/05), sapi-sapi mendapat pemeriksaan kesehatan oleh pejabat karantina hewan serta diberi pakan dan minum oleh pemilik.
"Kami sudah terbitkan berita acara penolakan terhadap pemasukan sapi-sapi tersebut. Berkat kerja sama dengan instansi terkait, KM Calypso dapat melanjutkan berlayar menuju Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (14/05) pukul 06.00 WIB setelah mendapatkan port clearance (persetujuan berlayar) dari Syahbandar," kata Endah.
Sekjen PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) Robi Agustiar menyalahkan hal yang disebutnya "gagap di dalam peraturan" pemerintah mengenai prosedur pengiriman sapi dalam keadaan wabah. Contohnya, bagaimana prosedur pengiriman, berapa hari karantina, dan sebagainya.
Robi menuding masih ada masalah dalam komunikasi antar-lembaga pemerintahan. "Misalnya, salah satu kementerian yang punya hak menerima itu Dinas [Pertanian] Provinsi, tetapi Dinas mengatakan yang hak menerima itu [Badan] Karantina," ujarnya.
Robi meminta pemerintah menjelaskan cara mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh karantina wilayah. Ia mengatakan para peternak anggota PPSKI yang tersebar di 25 provinsi kini terkendala dalam mengirim sapi mereka.
"Bahkan ada beberapa kawan di Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah membayar down payment, booking beberapa sapi di Jawa Timur. Kan tinggal kirim. Tapi enggak bisa dikirim, karena pemerintah belum membolehkan ada lalu lintas truk yang lewat.
"Mohon dijelaskan oleh pemerintah bagaimana mengatasi ini. Kalau pun aturannya ada apa yang harus dilakukan," kata Robi.
Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menolak permintaan wawancara BBC News Indonesia dengan alasan sedang menyetir. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Indyah Aryani, juga menolak diwawancarai.
Anggota DPR Komisi IV Ono Surono menyarankan Kementan menjadi koordinator dalam permasalahan lalu lintas ternak ini, meskipun PMK belum ditetapkan sebagai wabah nasional.
"Kementan seyogyanya mendampingi provinsi-provinsi dengan jumlah penularan PMK yang terbesar provinsi Jatim dan Aceh itu sehingga rakyat punya kejelasan informasi siapa yang mempunyai kewenangan, penanganannya seperti apa," kata Ono kepada BBC News Indonesia.
Panic selling
Selain berdampak ke biaya transportasi, wabah PMK juga telah mendorong peternak di Jatim melakukan panic selling, kata Robi. Namun, mereka bingung ke mana harus menjual karena pemerintah menutup pasar hewan di daerah-daerah yang terdampak.
Meskipun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah mengatakan bahwa sebagian daging dari hewan ternak yang terjangkit PMK - selain jeroan dan bagian mulut seperti bibir dan lidah - boleh dimakan setelah dimasak dengan benar, sebagian masyarakat mulai merasa ketakutan dan tidak mau makan daging sapi.
"Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat supaya kami para peternak tidak dihargai murah. Sekarang ini kan harga kami jatuh enggak tanggung-tanggung, sekitar 30-40% dari harga jual yang biasa," kata Robi.
Di sisi lain, beberapa peternak sapi menjadi enggan untuk membeli sapi baru karena takut rugi. Salah satunya, Miskandi (50 tahun) di Sidoarjo.
Menjelang Iduladha, Miskandi biasanya memenuhi kandangnya yang berukuran sekitar 20x10 meter dengan 26 sampai 30 ekor sapi. Namun hari ini ia baru punya empat. Ia ragu-ragu untuk menambah sapi lagi, meskipun harganya murah.
"Mau beli kelihatan sehat, nanti sampai ke sini sakit. Nanti takutnya kayak gitu," katanya kepada Mustopa, wartawan di Jawa Timur yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
"Inginnya saya mau dipenuhi (kandangnya) tapi gimana ya enggak bisa penuh..nanti lihat saja kalau sudah sembuh (tidak ada wabah) di pasar juga dibuka, ya beli lah."
Para peternak di NTT, yang hingga saat ini diketahui masih bebas PMK, juga takut wabah tersebut menyebar ke daerah mereka. Seperti diketahui, penyakit yang disebabkan oleh virus ini sangat mudah menular dan dapat tersebar melalui udara.
"Kami harapkan supaya pemerintah segera mengambil langkah positif supaya mereka turun, melihat kondisi ternak yang ada di sini sekaligus mengantisipasi hewan-hewan lain yang datang dari luar yang membawa penyakit di wilayah ini," kata Antonius Pandong, tokoh masyarakat di Kampung Lekolembo, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya mencetuskan "agenda S.O.S" dalam penanggulangan wabah PMK, termasuk melakukan karantina wilayah ternak terhadap kabupaten yang terindentifikasi wabah.
Menteri Syahrul berjanji akan mengimpor vaksin PMK dalam waktu 14 hari dan memberikan obat-obatan serta vitamin kepada sapi yang terinfeksi PMK.
Kementan juga membentuk gugus tugas untuk pengamanan PMK dari level nasional hingga kabupaten, kata Syahrul. "Dan tentu dengan posko yang ada, termasuk bagaimana membuat laporan apa yang terjadi ini, melalui informasi yang terpusat."
