Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyingung Kementerian BUMN seperti partai politik yang mendukung menterinya mencalonkan untuk maju di Pilpres 2024.
Terlebih Masinton menyoroti Kementerian BUMN yang lebih banyak memajang foto menteri dibandingkan foto Presiden Joko Widodo.
Diketahui Kementerian BUMN saat ini dipimpin oleh Erick Thohir.
"Tetapi ada ya ini jangan-jangan jadi partai sendiri nih gitu loh. Partai BUMN umpanya, di mana-mana majang foto menteri BUMN, goalsnya jelas nggak usah dikamuflase lagi, goalsnya jelas menggalang dukungan untuk capres atau calon wakil presiden dan nggak mau berpartai politik," ujar Masinton dalam Polemik Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu (14/5/2022).
Baca Juga: Menteri Erick Thohir Dinilai Ideal Pimpin Indonesia, Begini Alasan Kelompok Milenial
Menurutnya, tak boleh ada menteri yang narsis dan memanfaatkan kementerian seperti parpol. Terlebih foto menteri yang dimaksud Masinton selalu muncul di atm-atm BUMN.
"Itu nggak boleh ada (yang narsis), itu cemen itu, partai BUMN, dia memanfaatkan BUMN seperti parpol. Di mana-mana fotonya mejeng, bahkan sampai ke ATM, kalau mau ke ATM nunggu penampakkan dulu, itu memperlambat transaksi dan katanya mau bantu masyarakat, kita masuk atm percepat transaksi, diperlambat karena ada penampakan wajah," tutur Masinton.
Bahkan ia menyindir wajah menteri yang narsis lebih banyak dibanding wajar Presiden Jokowi.
"Banyakan wajah menteri narsis, ketimbang wajah presiden bayangin aja," katanya lagi.
Menurutnya jika ada masyarakat sipil yang ingin mencalonkan diri menjadi capres, sebaiknya masuk menjadi anggota parpol, bukanlah memanfaatkan fasilitas negara seperti BUMN.
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Baswedan Cocok Berpasangan dengan Erick Thohir di Pilpres 2024
"Masyarakat sipil yang ingin mencalonkan, lu harus berani masuk parpol dong," ucap Masinton.
Karena itu anggota DPR Komisi XI itu mengingatkan parpol harus mampu memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol.
Kata dia, para elit parpol pun harus menjaga marwah sistem kepartaian. Yaitu bahwa sesuai amanat konstitusi jelas pada parpol capres dan wapres dicalonkan oleh parpol maupun gabungan parpol.
"Parpol maupun gabungan parpol jangan lagi menjadi penjual loket, penjual tiket membuka loket sebagai penjual tiket buat oligarki pemodal yang merasa punya duit, dia bisa dikte dan bisa beli. Ini yang bikin rusak. Nah jadi kita harus pangkas yang namanya tujuan mulia koalisi (Indonesia Bersatu) dari membahas ide, figur jangan berubah menjadi partai dagang atau koalisi dagang," katanya menambahkan.
