Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno memastikan tak ada arahan dari manapun termasuk dari lingkar Istana Kepresidenan terkait Koalisi Indonesia Bersatu, partai Golkar, PAN dan PPP.
"Saya bisa pastikan setiap partai yang hadir itu datang dengan independesinya masing-masing. Jadi tidak arah mengarahkan," kata Eddy dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu (14/5/2022).
Pernyataan Eddy merespon pertanyaaan terkait isu 'arahan' dari istana perihal Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut dia, masing-masing partai politik telah menyepakati di internalnya mengenai koalisi tersebut.
"Masing-masing sudah membahas internalnya untuk kemudian kita bisa hadir dan memberikan pernyataan kepada publik bahwa ini koalisi sudah terjalin," ucap dia.
,
Sehingga ia membantah ada arahan dari kekuatan politik tertentu soal koalisi itu.
Baca Juga: Koalisi Golkar, PPP dan PAN Dinilai Hanya Alat Bargaining Politik Reshuffle Kabinet
"Jadi saya kira tidak ada arahan-arahannya, itu semua dari ketua umum masing-masing menyampaikan kepada kadernya pada pengurusnya dan kemudian ketum menyampaikan kepada publik berdasarkan masukkan itu. Jadi tidak ada arahan dari pihak luar manapun," katanya.
Sebelumnya, pengamat politik Hendri Satrio mempertanyakan, apakah partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat arahan dari pihak istana untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu? Pasalnya Golkar, PAN, dan PPP merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Pertanyan besarnya adalah, apakah ada arahan dari istana? Karena tiga-tiganya partai politik koalisi pemerintah. Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana," ujar Hendri dalam diskusi Polemik Trijaya; Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu.
Karenanya, Hendri menduga, bisa jadi pembentukan koalisi tersebut hanya untuk menyelamatkan tokoh atau partai politik.
Tak hanya itu, Hendri juga mempertanyakan pembentukan koalisi tersebut. Terlebih ada isu jabatan presiden tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden yang pernah digulirkan dari menteri kabinet Jokowi.
Baca Juga: Golkar, PAN, PPP Berkoalisi Untuk Pemilu 2024, PSI: Kasihan Pak Jokowi Urus Rakyat, Jangan Ditinggal
"Tapi itu pertanyaaan terbesar, ini ada arahan dari Istana enggak sih? Saya ini selalu curiga sekarang, selalu ada arahan istana. Sejak ada guliran isu tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden itu," kata Hendri.
