Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur pada Kamis (12/5/2022). Kelimanya akan bertugas menggantikan kepala daerah yang sudah memasuki akhir periode kepemimpinannya pada bulan ini.
Mereka yang dilantik yakni Penjabat Gubernur Banten, Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Penjabat Gubernur Gorontalo, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan Penjabat Gubernur Papua Barat.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengingatkan, agar penjabat gubernur yang dilantik menjaga integritas dan profesionalisme atas jabatan yang diemban.
"Integritas dan profesionalisme harus dijaga, apalagi korelasi jabatan kali ini bertepatan dengan momentum politik yang cukup berpengaruh ke depannya," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga: Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Dilantik Hari Ini, Siapa Terkaya?
Herry menuturkan, adanya penjabat gubernur idealnya memberikan kontribusi dan inovasi terhadap kemajuan daerah yang dipimpin.
"Tentunya penjabat gubernur ini mesti inovatif dan kontributif bagi daerah yang dipimpin, jangan sampai kehadiran mereka menjadikan wilayah tersebut justru semakin tertinggal," papar Herry.
Selain itu, keberadaan penjabat gubernur harus benar-benar mampu melanjutkan pembangunan di daerah. Herry mengkhawatirkan keberadaan penjabat gubernur hanya pemanis UU nomor 10 tahun 2016.
"Yang dikhawatirkan kan posisi penjabat gubernur ini hanya pemanis UU Nomor 10 tahun 2016. Alangkah baiknya punya terobosan, gebrakan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di tempatnya masing-masing," kata Herry.
Sementara di sisi lain, Herry juga mengingatkan bahwa PJ Gubernur yang dilantik menjaga stabilitas sosial-politik menjelang pemilu serentak.
"Harus dijaga betul bahwa independensi PJ Gubernur menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi tetap berjalan di Indonesia termasuk bebas intervensi menjelang Pemilu 2024," ucap Herry.
Namun, Herry tak menampik bahwa independensi PJ Gubernur harus teruji ditengah-tengah suasana politik Indonesia yang begitu dinamis.
"Saya kira mereka juga manusia biasa, mereka adalah pejabat yang dipilih oleh rezim yang berkuasa. Pasti kualifikasi dan kriteria sesuai dengan keinginan penguasa," katanya.
