Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR Farhan berharap otoritas terkait di pemerintah bisa mengungkap lebih dalam atas temuan lima warga negara Indonesia oleh pihak Amerika Serikat sebagai jaringan fasilitator keuangan ISIS.
Farhan menganggap lima orang tersebut hanya menjadi bagian kulit luar dari jaringan yang sebenarnya lebih luas lagi.
"Lima WNI tersebut hanyalah pion kecil dalam peraturan global yang mengelola keuangan untuk teroris. Jadi saya pun sangat berharap otoritas penegak hukum khususnya counter terorism di Indonesia, bisa mengungkap juga aktor intelektual pengelola dana terorisme di Indonesia," kata Farhan kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Menurut Farhan dengan fokus pada pengembangan jaringan, lima WNI itu kemungkinan merupakan bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar. Apalagi lanjut Farhan kalau melihat jumlah uang yang digunakan.
Baca Juga: Dua Perempuan Asal Indonesia di Suriah Jadi Jaringan Keuangan ISIS, Densus 88: Kami Akan Pantau
"Sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai peredaran uang terorisme internasional," ujarnya.
Farhan mengatakan berdasarkan hal itu maka sudah menjadi kewajiban Counter ISIS Finance Group untuk melakukan pengungkapan.
"Siapa sebenarnya pengelola keuangan raksasa berskala global yang digunakan akan untuk membiayai ISIS sekonyong-konyong merajalela di dunia ini," ujar Farhan.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan pemantauan terhadap 5 orang yang dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat yang disebut sebagai jaringan fasilitator keuangan ISIS yang beraktivitas di Indonesia, Suriah dan Turki.
Kepada Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan telah mendapatkan identitas kelima orang tersebut, dua di antaranya pernah diproses hukum di Indonesia oleh Densus 88 Antiteror Polri.
Baca Juga: Amerika Sebut 5 WNI Jadi Fasilitator Keuangan ISIS, Densus 88 Lakukan Pengawasan
"Yang diproses hukum di Indonesia oleh Densus 88 ada dua orang," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Ia menyebutkan, dua orang tersebut, yakni Ari Kardian, status sudah dibebaskan terkait kasus memfasilitasi pengiriman orang ke Suriah.
"Ari dua kali diproses hukum, hukuman pertama dan yang kedua itu selama 3 tahun," kata Dedi.
Kemudian, Rudi Heriadi tahun 2019 pernah divonis 3,5 tahun, dan baru bebas karena deportasi dari Suriah.
Adapun dua orang lainnya, berjenis kelamin perempuan bernama Dwi Dahlia Susanti dan Dini Ramadani, kata Dedi, diyakini berada di Suriah.
"Dua perempuan ini diyakini kuat saat ini berada di Syria (Suriah), diketahui dari dokumen perjalanannya," ungkap Dedi.
Untuk satu orang lainnya, lanjut Dedi, bernama Muhammad Dandi Adiguna, diperoleh informasi berada di Suriah
"Berdasarkan keterangan ayahnya, Muhammad Dandi Adiguna sudah di luar negeri mungkin juga di Suriah," ujar Dedi.
Dedi menambahkan, Densus 88 Antiteror Polri sudah melakukan pemantauan terhadap kelima orang tersebut.
Khusus untuk yang berada di luar negeri, Hubinter NCB Polri bekerja sama dengan Interpol luar negeri tempat fasilitator itu diduga menetap.
"Densus sudah melaksanakan pemantauan terus ke-5 WNI tersebut. Khusus yang diduga masih berada di luar negeri akan dikomunikasikan antara Hubinter NCB dengan interpol di negara-negara yang diduga tempat WNI tersebut," kata Dedi.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah mengetahui profil 5 orang tersebut yang memang terlibat dalam jaringan FTF ISIS.
Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat pada Senin (10/5) menjatuhkan sanksi terhadap lima orang yang mereka sebut sebagai jaringan fasilitator keuangan ISIS yang beraktivitas di Indonesia, Suriah dan Turki untuk mendukung milisi itu di Suriah.
Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menuduh kelimanya berperan dalam memfasilitasi perjalanan anggota ISIS ke Suriah dan wilayah operasi mereka yang lain, dan melakukan pengiriman dana untuk mendukung kegiatan milisi tersebut di kamp-kamp pengungsi Suriah.
