Infografis
Upaya Taliban terhadap perempuan berbanding kontras degan kondisi perekonomian yang carut marut. Negeri yang remuk oleh perang itu hampir sepenuhnya bergantung dari kucuran dana bantuan donor luar negeri untuk menjalankan pemerintahan.
Uluran bantuan terhenti sejak Taliban mengambilalih kekuasaan Agustus 2021 silam. Sejak itu, komunitas internasional menyaratkan perbaikan hak perempuan dan minoritas sebagai jaminan untuk menerima dana hibah.
Namun tuntutan itu ditolak kelompok garis keras di tubuh Taliban. "Aturan baru terhadap perempuan dibuat oleh jajaran pemimpin yang tua dan tidak mengenal kompromi,” kata bekas penasehat presiden Afganistan, Tariq Farhadi.
"Bagi mereka, ideologi lebih penting ketimbang kesejahteraan rakyat. Mereka tidak peduli terhadap pengakuan oleh dunia internasional,” imbuhnya.
Hak Perempuan sebagai alat tawar? Soraya Peykan, bekas profesor di Universitas Kabul, meyakini pertukaran informal dan terbatas antara dunia internasional dan Taliban berpotensi terputus jika pembatasan terhadap hak sipil terus dilanjutkan.
Menurutnya, Taliban sengaja memberangus hak dasar seperti hak bersekolah bagi anak perempuan sebagai sandera politik.
"Mereka ingin menggunakan hak-hak ini sebagai alat untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi.”
Namun begitu, krisis kemanusiaan di Afganistan tidak lagi menjadi pusat perhatian, terutama sejak berkecamuknya perang di Ukraina.
Saat ini, minoritas dan kaum perempuan Afganistan dibiarkan sendirian menghadapi cengkraman Taliban.
Baca Juga: Taliban Larang PUBG dan TikTok, Dianggap Menyesatkan Generasi Muda
Hal ini diungkapkan Sardar Mohammad Rahman Ugheli, bekas duta besar Afganistan untuk Ukraina.
