Infografis
Suara.com - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta bantuan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk membantu penyelesaian masalah sengketa aset milik Pemprov Sulsel di Kota Semarang.
Sebagai informasi, aset bangunan yang digunakan sebagai Asrama Mahasiswa Sultan milik Pemprov Sulawesi Selatan menggunakan klaim hak pakai yang dikeluarkan tahun 2008. Sementara pengklaim dari Kota Semarang, memakai dasar surat penguasaan tanah negara yang dikeluarkan tahun 2013.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan aset yang mengalami sengketa tersebut merupakan bangunan Asrama Mahasiswa Sultan di Kelurahan Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang.
“Itu merupakan aset provinsi di mana sejak 2016 ada pihak lain yang mengklaim. Prosesnya sudah pernah ada mediasi tapi belum ada titik terang,” kata Selle saat audiensi, Rabu (11/5/2022).
Baca Juga: 3 Anak Meninggal Akibat Hepatitis Akut, DPRD DKI Jakarta Bakal Panggil Dinkes DKI
Ia menuturkan, area yang diklaim saat ini dalam kondisi status quo. Tetapi di lapangan, pihak yang mengklaim area justru menggembok pagar bangunan. “Sehingga secara fisik mereka melakukan upaya penguasaan,” ucap Selle.
Ia juga mengaku senang dengan respon Ganjar yang langsung memerintahkan jajarannya untuk membantu. Harapannya, upaya positif atau mediasi antara Pemprov Jateng dan Sulsel bisa menghasilkan titik temu atas kasus sengketa ini.
“Sekaligus kami juga menitip anak-anak yang menempuh jihad pendidikan di sini, kami titip setiap saat kepda bapak gubernur. Terimakasih pak gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, Ganjar mengungkapkan telah menugaskan jajaran Biro Hukum dan BPKAD untuk mengumpulkan data-data terkait sengketa tersebut. Beberapa fakta, seperti sisi kepemilikan dari pihak Pemprov Sulsel maupun pengklaim dari Kota Semarang juga telah dikaji.
“Sebenarnya tidak terlalu sulit karena pasti secara tanahnya bisa ditelusur terus kemudian di BPN akan kita konfirmasi data yang ada. Mudah-mudahan bisa diselesaikan,” ucap Ganjar.
Baca Juga: Harga Pangan Masih Meroket Sepekan Setelah Lebaran, DPRD DKI Bakal Panggil Pemprov DKI
