Infografis
Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina pada tanggal 9 Mei, menurut laporan-laporan media dan sejumlah pejabat Barat. Namun apa makna dari pernyataan perang secara resmi? Dan seperti apa mobilisasi massa?
Sejauh ini pemerintah Rusia menegaskan pihaknya melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina. Penggunaan kata-kata "perang" dan "invasi" untuk merujuk pada aksi militer di Ukraina tersebut secara praktis dilarang.
'Pernyataan perang mungkin pada Hari Kemenangan'
Di tengah spekulasi tentang perubahan istilah, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada LBC Radio, "Saya kira ia akan mengubah dari posisi... 'operasi khusus '... Ia telah menyiapkannya, menyiapkan landasan untuk bisa mengatakan , 'Lihatlah, ini sekarang adalah perang melawan Nazi... Saya memerlukan lebih banyak serdadu Rusia'...
"Saya tidak akan terkejut... jika ia mungkin akan mendeklarasikan itu pada Hari Kemenangan bahwa, 'Kita sekarang berperang dengan Nazi dunia.'"
Baca Juga: Akankah Jerman Dapat Bertahan Tanpa Gas dari Rusia?
Amerika Serikat: 'ironi besar'
Di Amerika Serikat, para pejabat juga menyampaikan penilaian serupa. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pekan ini mengatakan "akan menjadi ironi besar jika Moskow menggunakan acara 'Hari Kemenangan' untuk menyatakan perang - yang akan memungkinkannya mengerahkan wajib militer yang pada tahap sekarang tidak dimungkinkan."
CNN mengutip sejumlah nara sumber yang mengatakan Putin mungkin akan menggunakan Hari Kemenangan sebagai kesempatan menyatakan pencapaiannya di Ukraina atau menyatakan eskalasi aksi militer, atau keduanya.
Namun, dilaporkan skenario yang paling mungkin adalah deklarasi perang.
Dikatakan pernyataan perang secara resmi dapat mendongkrak dukungan publik terhadap aksi militer di Ukraina dan juga memungkinkan pemerintah menyatakan mobilisasi pasukan yang sangat diperlukan Rusia saat ini.
Kremlin: 'Tak masuk akal'
Menanggapi laporan-laporan tentang kemungkinan pengumuman, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Rabu (04/05), "Tidak benar. Tidak masuk akal."
Baca Juga: Perseteruan Rusia dan Ukraina Berlanjut, Xiaomi dan Lenovo Pergi Tanpa Pemberitahuan Resmi
Pada tanggal 20 Februari, tiga hari sebelum aksi yang dinamakan operasi militer khusus dimulai, Peskov mengatakan laporan-laporan tentang rencana invasi ke Ukraina oleh pasukan Rusia merupakan provokasi dan dimaksudkan untuk menghasut histeria.
"Ingat sepanjang sejarahnya, Rusia tidak pernah menyerang siapapun. Dan Rusia, yang telah melewati begitu banyak perang, adalah bahkan negara terakhir di Eropa yang mau mengucapkan kata 'perang'."
Paus Franciskus mengatakan Perdana Menteri Hungaria Victor Orban memberikan info kepadanya dalam pertemuan pada tanggal 21 April bahwa pemerintah Rusia merencanakan untuk mengakhiri aksi militer pada tanggal 9 Mei.
Pada awal Maret, Putin mengatakan tidak ada tempat untuk memberlakukan undang-undang perang atau atau hukum darurat lain karena langkah itu hanya akan dilakukan jika ada penyerbuan dari luar.
Tindakan-tindakan yang diartikan sebagi agresi asing, menurut Konstitusi Rusia:
- Invasi terhadap Federasi Rusia oleh militer negara lain, pendudukan militer, pencaplokan wilayah atau bagian dari wilayah
- Penggunaan senjata terhadap Rusia
- Blokade pelabuhan dan wilayah pesisir
- Serangan pasukan asing terhadap pasukan Rusia, di manapun pasukan Rusia dikerahkan
- Mengizinkan negara lain menggunakan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap Rusia
- Mengirimkan kelompok-kelompok senjata dari negara asing, tentara tak reguler atau tentara bayaran yang dapat digunakan untuk menyerang Rusia.
'Keadaan perang ' dan hukum darurat perang
Hukum darurat perang juga dapat diberlakukan setelah Rusia menyatakan perang. Prosedur ini tidak dirinci dalam undang-undang, tetapi terdapat sejumlah keadaan yang mendorong pernyataan perang.
Perang pada dasarnya akan melibatkan pemberlakuan hukum keadaan perang, meskipun dari sisi hukum hal itu berbeda. "Keadaan perang" merujuk pada hubungan lintas negara" sementara "hukum darurat perang" merupakan sistem hukum di dalam suatu negara.
Hukum internasional
Konsep pernyataan perang dicakup dalam hukum internasional law.
Dalam konvensi tentang memulai aksi militer, yang disepakati di Den Hag pada 1907, disebutkan aksi militer tidak boleh dilancarkan tanpa peringatan sebelumnya dan tidak ambigu. Peringatan itu disampaikan dengan menyatakan motif perang atau ultimatum ancaman perang.
Sesudah itu, suatu negara beralih ke keadaan perang.
Baca juga:
- Mengapa Hari Kemenangan 9 Mei penting bagi Rusia?
- Rusia ingatkan ancaman perang nuklir bila konflik Ukraina memburuk
- Ibu pelaut kapal perang Moskva yang tenggelam - 'Di mana saya bisa mencarinya?'
Payung hukum darurat perang di Rusia diatur dalam sejumlah produk hukum - undang-undang darurat perang, pertahanan, mobilisasi, tugas militer dan wajib militer.
Peraturan itu mencakup hampir semua aspek negara- kehidupan publik, pihak berwenang, ekonomi, bisnis, media massa, kontrol politik dan lain-lain.
Wewenang lebih besar
Presiden dan pemerintah diberi wewenang eksekutif lebih besar.
Partai politik bisa dilarang, pertemuan dilarang dan diberlakukan penyensoran. Pergerakan warga dibatasi, termasuk larangan pergi ke luar negeri atau berpindah rumah.
Jam malam bisa diberlakukan, properti penduduk dapat disita sewaktu-waktu untuk keperluan militer.
Mobilisasi
Berdasarkan hukum darurat perang, pemerintah dapat menyatakan mobilisasi. Bisa saja secara penuh atau tidak, dan mungkin saja hanya diberlakukan di sebagian wilayah dan bukan mencakup seluruhnya.
Mobilisasi tidak secara otomatis terjadi jika hukum darurat perang diberlakukan. Darurat perang bisa diberlakukan tanpa atau dengan mobilisasi.
Mobilisasi tidak hanya berlaku bagi warga yang diminta bergabung dengan militer. Mobilisasi juga berlaku bagi pemerintah, industri dan seluruh perekonomian.
Namun yang utama, angkatan bersenjata lah yang menambah cadangannya. Cadangan ini terdiri dari warga dan sumber daya yang dikerahkan.
Pasukan cadangan
Kelompok pertama yang paling siap untuk mobilisasi adalah pasukan cadangan yang menandatangani kontrak khusus dengan negara. Kelompok kedua terdiri dari pasukan cadangan lain yang telah melaksanakan wajib militer nasional.
Sebagian dari mereka yang dipanggil dalam rangka mobilisasi dapat diberi jaminan bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini dimaksudkan agar pabrik-pabrik dan organ pemerintah tetap beroperasi.
Menyatakan perang dan mobilisasi dapat mengatasi setidaknya dua masalah, yang menurut banyak ahli, Rusia kesulitan menyelesaikannya. Kekurangan personel dalam perang dan penolakan dari tentara untuk pergi dan berperang di medan perang Ukraina.
Kemajuan 'lamban dan tak merata'
Pada saat ini, para pengamat mengatakan serangan Rusia terhadap Ukraina berjalan agak lamban. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) yang namanya tidak disebutkan mengatakan pasukan Rusia mencapai sedikit kemajuan di kota-kota timur Ukraina, seperti Izum dan Popasna, tapi kemajuan itu "lamban dan tidak merata".
Pentagon juga mengatakan pasukan Rusia jelas-jelas menghindari risiko dan berusaha mencegah korban di kalangan tentaranya baik di udara maupun darat.
Rekrutmen
Sejumlah pejabat Inggris dan AS mengatakan Rusia mengerahkan hampir dua pertiga kekuatan perang daratnya ke Ukraina.
Tanda-tanda tidak langsung yang menunjukkan militer Rusia memerlukan lebih banyak personel dapat dilihat dari upaya Kementerian Pertahanan Rusia untuk merekrut tentara kontrakan sejak awal Maret, dengan menggunakan situs pencarian kerja sipil Headhunter dan SuperJob.
Igor Strelkov
Di media sosial, ramai dibicarakan tentang kemungkinan penerapan hukum darurat dan mobilisasi. Banyak ahli militer dan bloger mendukung langkah itu. Salah seorang pendukung paling getol adalah Igor Strelkov (nama aslinya Ghirkin), yang dikenal atas peran aktifnya dalam perang di Donbas pada 2014.
Mereka yang mendukung mobilisasi yakin Rusia tidak akan menang perang melawan Ukraina jika tidak menambah jumlah pasukannya berlipat-lipat.
Ekonomi
Hukum darurat perang bisa berdampak serius terhadap ekonomi Rusia.
Ada pasal terpisah tentang organisasi di dalam undang-undang yang mengatur hukum darurat perang. Sebagai contoh, perusahaan diwajibkan menyedikan fasilitas mereka untuk kepentingan pertahanan. Pemerintah diharuskan membayar harga properti itu.
Berdasarkan undang-undang itu, warga negara dapat dikerahkan untuk bekerja untuk menyuplai militer.
Pasal 8 UU tentang hukum darurat perang memungkinkan pemberlakuan hampir semua langkah yang bisa berdampak pada kegiatan ekonomi.
Jika perang dideklarasikan secara resmi semakin banyak aspek kehidupan di Rusia bisa berubah.
