Infografis
Suara.com - Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare mengklaim negaranya terancam invasi". Australia dinilai perlu berinvestasi lebih banyak dalam berdiplomasi dengan Pasifik.
Australia mengatakan negaranya akan dengan tenang menanggapi langkah Kepulauan Solomon yang menandatangani pakta keamanan dengan Cina, ujar Perdana Menteri Australia Scott Morrison.
Ia juga mengabaikan respon keras pemimpin Kepulauan Solomon terhadap kritik Barat akan adanya kesepakatan itu.
Dalam pidato yang berapi-api di parlemen pada hari Selasa (03/05), Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare mengatakan "kami terancam dengan invasi" tanpa menyebutkan nama negara mana pun atau memberikan bukti atas klaimnya.
Baca Juga: Australia: Cina Sangat Mungkin Menempatkan Pasukan di Kepulauan Solomon
Australia dan sekutu Barat khawatir pakta keamanan itu dapat menjadi pintu gerbang bagi kehadiran militer Cina di wilayah Pasifik.
Mereka khawatir Beijing akan mendirikan pangkalan militer di Pasifik Selatan yang jaraknya kurang dari 2.000 kilometer dari pantai Australia.
"Kita harus tenang dan tenang saat menghadapi masalah ini," kata Morrison kepada wartawan, Kamis (05/05).
Ditanya mengapa tidak berbicara langsung dengan Sogavare sejak pakta itu ditandatangani, Morrison mengatakan: "Saya mengikuti dengan sangat hati-hati saran yang kami dapatkan dari badan intelijen keamanan kami."
Morrison bersikeras bahwa pemerintahnya memperlakukan "keluarga" Pasifik dengan setara. Tapi Sogavare rupanya jengkel atas kritik AS dan Australia terhadap kesepakatan itu.
Baca Juga: Australia Minta Kepulauan Solomon Tak Teken Perjanjian Militer dengan China
Sandungan jelang pemilu Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan dia tidak percaya komentar itu ditujukan bagi Australia, yang memiliki pasukan pertahanan dan personel polisi di Kepulauan Solomon atas permintaan Sogavare.
"Kami belum diminta untuk menarik (pasukan)," ujar Dutton. Pakta keamanan tersebut memang menjadi masalah utama bagi Morrison dalam menghadapi pemilu.
Morrison, yang akan menghadapi pemilihan federal 21 Mei mendatang, banyak dikritik atas kebijakan luar negeri pemerintahnya setelah negara kepulauan di Pasifik itu menandatangani pakta keamanan dengan Cina bulan lalu.
Partai oposisi mengkritik bahwa pakta tersebut membuat Australia "kurang aman" dan merupakan kegagalan utama diplomasi oleh pemerintahnya.
Dalam debat jelang pemilu pada hari Kamis, oposisi Partai Buruh mengatakan bahwa hubungan dengan Kepulauan Solomon telah memburuk.
Australia juga dinilai perlu berinvestasi lebih banyak dalam berdiplomasi dengan Pasifik, dan bukan hanya menambah anggaran pertahanan.
"Mereka telah gagal dalam seni tata negara," kata juru bicara pertahanan Partai Buruh, Brendan O'Connor.
Benturan komunikasi antarbudaya
Tanpa menyebutkan negara tertentu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare mengatakan telah ada "peringatan intervensi militer" jika kepentingan negara lain diganggu di Kepulauan Solomon.
"Dengan kata lain, Tuan Ketua, kami diancam dengan invasi. Dan itu serius," ujar Sogavare. "Kita diperlakukan seperti anak TK yang berjalan-jalan dengan pistol Colt 45s di tangan, dan karena itu perlu diawasi," tambahnya.
"Kami terhina."
Sogavare juga mengkritik Australia karena menyebut Pasifik sebagai "halaman belakang" mereka.
Menurutnya ini adalah istilah yang menghina karena dalam budaya lokal, halaman belakang digunakan untuk memelihara ayam, babi, dan tempat sampah.
"Kami menyesalkan berlanjutnya demonstrasi kurangnya kepercayaan oleh pihak-pihak terkait," kata Sogavare kepada parlemen Selasa, menambahkan "tidak ada yang perlu dikhawatirkan" dengan pakta tersebut.
Meskipun rincian pakta tersebut belum diungkapkan, Sogavare mengesampingkan adanya rencana pendirian pangkalan militerdan mengatakan kesepakatan itu mencakup kebijakan untuk melindungi proyek-proyek Cina karena kesepakatan dengan mitra tradisional Australia dinilai tidak lagi memadai.
Pada September 2019 pemerintah Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan guna mendukung hubungan diplomatik dengan Cina.
November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar menjadi kerusuhan di ibu kota Honiara, di mana sebagian besar Chinatown kota itu dibakar.
Saat itu Australia mmenempatkan sekitar 100 polisi dan pasukan penjaga perdamaian militer sebagai tanggapan atas permintaan Kepulauan Solomon. Mereka bergabung dengan pasukan dari Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini. ae/yf (Reuters, AFP)
