Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan yang tidak melakukan operasi yustisi saat arus balik mudik lebaran 2022. Menurutnya Jakarta adalah kota terbuka yang bisa didatangi siapa saja.
Syarif lantas membandingkannya dengan era kepemimpinan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketika menjabat, Ahok menerapkan kebijakan operasi yustisi dan dengan tujuan meminimalisir jumlah pendatang baru.
"Dari zaman Gubernur sebelumnya operasi yustisi, orang dicek, didata, dilihat KTP-nya," ujar Syarif saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/4/2022).
Menurut Syarif, seharusnya pemerintah DKI tidak menganggap pendatang baru sebagai beban. Justru mereka lebih baik dilibatkan demi kemajuan Jakarta.
"Jangan segera pulang yang tidak memenuhi syarat. Syarat siapa yang menentukan? Kan masing-masing punya latar belakang, punya macam-macam pengalaman, kemampuan," tuturnya.
Masalah urbanisasi massal yang kerap terjadi ketika masa mudik lebaran disebutnya juga menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah lain.
"Bukan hanya Pemda DKI. Pusat juga harus ikut. Kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Jakarta berarti kan ada masalah di daerahnya. Berarti untuk ngatasin itu bukan hanya DKI," ucapnya.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Anies yang sudah tidak lagi menerapkan operasi yustisi di Jakarta semenjak ia menjabat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengadu nasib di ibu kota.
"Karena itu sekarang tiga tahun ini pak Anies tidak ada operasi yustisi yang anggap pendatang haram gitu ya. Itu yang harus kita apresiasi, penghentian kebijakan operasi yustisi," pungkasnya.
Baca Juga: Jumlah Utang 5 Pejabat yang Berpotensi Maju Pilpres 2024, Tunggakan Gubernur Ini Nol Rupiah!
Sebelumnya, kedatangan warga baru di tahun 2022 ini diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pemerintah sudah kembali mengizinkan mudik lebaran.
