Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan yang tidak melakukan operasi yustisi saat arus balik mudik lebaran 2022. Menurutnya Jakarta adalah kota terbuka yang bisa didatangi siapa saja.
Syarif lantas membandingkannya dengan era kepemimpinan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketika menjabat, Ahok menerapkan kebijakan operasi yustisi dan dengan tujuan meminimalisir jumlah pendatang baru.
"Dari zaman Gubernur sebelumnya operasi yustisi, orang dicek, didata, dilihat KTP-nya," ujar Syarif saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/4/2022).
Menurut Syarif, seharusnya pemerintah DKI tidak menganggap pendatang baru sebagai beban. Justru mereka lebih baik dilibatkan demi kemajuan Jakarta.
Baca Juga: Jumlah Utang 5 Pejabat yang Berpotensi Maju Pilpres 2024, Tunggakan Gubernur Ini Nol Rupiah!
"Jangan segera pulang yang tidak memenuhi syarat. Syarat siapa yang menentukan? Kan masing-masing punya latar belakang, punya macam-macam pengalaman, kemampuan," tuturnya.
Masalah urbanisasi massal yang kerap terjadi ketika masa mudik lebaran disebutnya juga menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah lain.
"Bukan hanya Pemda DKI. Pusat juga harus ikut. Kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Jakarta berarti kan ada masalah di daerahnya. Berarti untuk ngatasin itu bukan hanya DKI," ucapnya.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Anies yang sudah tidak lagi menerapkan operasi yustisi di Jakarta semenjak ia menjabat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengadu nasib di ibu kota.
"Karena itu sekarang tiga tahun ini pak Anies tidak ada operasi yustisi yang anggap pendatang haram gitu ya. Itu yang harus kita apresiasi, penghentian kebijakan operasi yustisi," pungkasnya.
Sebelumnya, kedatangan warga baru di tahun 2022 ini diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pemerintah sudah kembali mengizinkan mudik lebaran.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan ketika masa mudik, angka orang yang mengajukan pelayanan dokumen kependudukan selalu bertambah. Ia sendiri memprediksi di tahun ini penambahannya mencapai 50 ribu warga baru.
"Biasanya pada bulan yang terjadi arus balik mudik, kami perkirakan bulan mei ini terjadi lonjakan menjadi 20.000 sampai dengan 50.000 pendatang baru di Jakarta," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (4/5/2022).
Budi mengatakan, secara keseluruhan jumlah warga yang datang di tahun ini diprediksi mencapai 180 ribu orang. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dua tahun lalu.
Pada tahun 2020 dan 2021, mudik memang dilarang oleh Pemerintah karena angka penularan Covid-19 yang meroket.
Pada tahun 2018, jumlah orang yang mengajukan layanan kependudukan berjumlah 151.017. Lalu di tahun 2019 adalah 169.778.
Sementara ketika mudik dilarang, jumlahnya menyusut di tahun 2020 sampai 113.814 orang. Lalu di tahun selanjutnya mengalami peningkatan meski masih dibawah dua tahun sebelumnya dengan angka 138.740.
"Perkiraan kami tahun ini akan sama dengan tahun 2019 sekitar 150 ribu-180 ribu per tahun dan jumlah bulan terbanyak adalah bulan saat arus balik mudik lebaran," tuturnya.
Budi menyatakan pihaknya tidak melarang masyarakat dari luar kota yang ingin menjadi warga Jakarta. Ia menyatakan Jakarta adalah kota untuk semua orang dan bahkan mempermudah pencatatan kependudukan.
"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara indonesia, siapa aja bisa bekerja di Jakarta," pungkasnya.
