Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding juru bicara PSI Sigit Widodo telah berbagi kaus kampanye kepada pemudik. Tudingan itu langsung ditanggapi dengan tegas oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sigit sebelumnya menilai Anies telah memanfatakan program mudik sebagai sarana berkampanye. Bahkan Anies juga disangka telah membagi-bagikan kaus bertuliskan Anies Presiden Indonesia.
Sigit Widodo juga menyebut program bagi pemudik yang dilakukan Anies itu menggunakan uang rakyat. Ia pun menuntut klarifikasi mengenai dugaan Anies bagi-bagi kaus kampanye.
Mengenai hal itu, Riza Patria membantah keras jika Anies membagikan kaus “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin berpolitik praktis apalagi secara terang-terangan.
Baca Juga: Disiapkan Buat Maju Pilgub DKI 2024, Riza Patria: Itu Sesuatu yang Biasa Saja
“Ya, jelas bukan. Tidak ada, pemprov tidak berpolitik praktis. Pemprov mana pun sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berpolitik praktis,” ujar Patria di Balai Kota DKI, Kamis (28/4/2022).
Lebih lanjut, Riza Patria menjelaskan program mudik gratis merupakan program rutin yang digelar setiap tahun untuk memfasilitasi warga pulang kampung.
Program itu dilakukan pemerintah murni untuk membantu warga kembali ke kampung tanpa mengeluarkan biaya.
Karena itu, Riza Patria berpesan mengenai kaus kampanye yang ditudingkan, sebaiknya tidak dipermasalahkan lagi. Menurutnya, bisa saja orang yang memakai kaus bergambar a atau b hanya kebetulan.
“Kalau ada orang yang kebetulan pakai baju a baju b itu enggak usah terlalu diributkan. Bisa saja itu baju yang lain juga tidak dimaksudkan dikoordinir,” jelasnya.
Baca Juga: Pemudik Satu Bus Kompak Bikin Video Pakai Sound Viral, Warganet: Jadi Pengin Ikutan
Sebelumnya, Juru Bicara PSI menuding Gubernur Anies membagi-bagikan kaus bertuliskan “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik.
Menurutnya, program Pemprov yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jangan sampai diwarnai dengan nuansa politik.
“Itu kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan uang rakyat Rp 13,7 miliar dana APBD,” cuit Sigit Widodo.
