Suara.com - Kebijakan larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil), RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil mulai berlaku pada Kamis (28/4/2022) ini. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pihaknya tidak segan untuk menangkap kapal-kapal yang masih bandel berusaha untuk ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
"Karena presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kami tangkap. Tetapi tetap kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait," kata Yudo di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
Sejauh ini, pihak TNI AL sudah menahan tujuh kapal yang hendak membawa CPO atau bahan baku minyak ke luar negeri. Setidaknya TNI AL mengamankan muatan kurang lebih 63 juta metrik ton CPO.
Yudo menyebut bukan hanya aktivitas ekspor minyak goreng dan bahan bakunya saja yang dipantau oleh TNI AL. Tetapi juga ekspor batu bara ilegal.
"Kami sudah menangkap 11 kapal batubara di seluruh jajaran dengan 51 ribu metrik ton," ujarnya.
Di sisi lain, lantaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng serta bahan bakunya sudah resmi diberlakukan, maka TNI akan lebih fokus melakukan patroli. Meskipun patroli dilakukan setiap hari, namun untuk saat ini pihaknya fokus berpatroli di daerah-daerah yang biasanya melakukan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
"Maka kita perintahkan pada jajaran untuk bersiaga di tempat-tempat yang dilakukannya keberangkatan ekspor CPO. Karena tempat-tempatnya sudah kita petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kita awasi karena sudah perintah."
Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Dimulai
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang kegiatan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan itu resmi berlaku mulai Kamis (28/4/2022).
Baca Juga: Dua Kapal Tanker Berbendera Asing Terciduk Ekspor CPO, Penyebab Minyak Goreng Langka dan Mahal?
Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat yang dipimpinnya. Adapun rapat itu membahas soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri.