Infografis
Suara.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mereka berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Hasilnya ada peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja presiden dalam temuan survei yang diambil pada 20-25 April.
Sebelumnya, dalam temuan survei Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April mengenai kinerja presiden, didapatkan persentase total publik yang puas dan sangat puas sebesar 59,9 persen.
Sementara itu, pada rilis survei terbaru yang dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden mencapai 64,1 persen dengan rincian 10,6 persen publik merasa sangat puas dan 53,5 persen publik cukup puas.
Sedangkan untuk publik yang merasa kurang puas terhadap kinerja presiden ada 26,7 persen, tidak puas sama sekali 6,7 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 2,6 persen.
Adapun survei tersebut dilakukan terhadap 1219 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kenaikkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden menjadi bantahan atas tuduhan bahwa pemerintah telah kehilangan kepercayaan.
"Jadi, misalnya kinerja presiden oleh publik masih dinilai memuaskan ya 64.1 (persen). Itu saya kira menjadi juga semacam bantahan lah, bantahan terhadap apa yang sering didengang-dengungkan oleh orang-orang tertentu bahwa pemerintah ini sudah kehilangan kepercayaan," kata Mahfud dalam rilis survei secara daring, Kamis (28/4/2022)
"Justru sekarang naik dari sebelumnya 59.9 persen menjadi 64 (persen),' sambung Mahfud.
Menurut Mahfud hasil survei terkait kinerja presiden itu memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan pemerintah yang menonjol dalam kasus-kasus tertentu dapat mempengaruhi sensitivitas publik di dalam meniai kinerja pemerintah.
"Dan tadi sudah disebutkan, misalnya orang ribut mau memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu itu pada periode-periode itu (tingkat kepuasan) turun. Tapi ketika presiden mengumumkan tidak gitu lalu naik menjadi 64," kata Mahfud.
