Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin terhadap Bupati Bogor Ade Yasin yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (26/4/2022) hingga Rabu (27/4/2022).
Ia menilai tertangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin menunjukkan masih ada kepala daerah yang tidak memegang teguh amanah rakyat dalam mengelola anggaran negara.
"KPK prihatin masih adanya kepala daerah sebagai pejabat publik yang tidak memegang teguh amanah rakyat dalam mengelola anggaran negara," ujar Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Kamis (28/4/2022).
Ade Yasin ditetapkan sebagai atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021.
Kata Firli, pengelolaan anggaran seharusnya dimanfaatkan dan dilaporkan secara akuntabel. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengelolaan anggaran seharusnya dimanfaatkan dan dilaporkan secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawabannya," ujarnya.
Karena itu, Firli mengimbau kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk menghindari praktik suap dalam memperoleh opini wajar tanpa pengeculian (WTP) pada proses pemeriksaan pengelolaan keuangannya.
"KPK juga mengimbau otoritas pemeriksa keuangan agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi," katanya.
Untuk diketahui Ade merupakan kepala daerah keempat yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di tahun 2022.
Baca Juga: Ternyata Ini Motif Ade Yasin Beri Suap kepada BPK Jabar, KPK: Agar Pemkab Bogor Kembali Dapat WTP
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
