Infografis
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menonaktifkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan, pihaknya juga menonaktifkan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa.
Hal ini menyusul empat anggota BPK Perwakilan Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 bersama Bupati Bogor Ade Yasin
"Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini," ujar Isma dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Selain itu, BPK RI kata Isma juga akan memproses seluruh pegawai terkait kasus suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.
Nantinya proses pemberian sanksi melalui Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK.
"Kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK," ucap dia.
Isma menyebut Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan suatu mekanisme dalam penegakan kode etik
"Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik sebagai upaya mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengam amanah UU 1945 pasal 23 ayat 3," paparnya.
Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Suap Rp 1,9 Miliar ke BPK Jabar Demi Dapat WTP
Dalam kesempatan tersebut, Isma menuturkan kasus suap yang melibatkan anggota BPK menjadi pukulan berat bagi BPK yang berperan dalam memerangi korupsi.
