Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak dapat menutupi rasa mirisnya melihat kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Di negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia malah mengalami kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan.
Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah sudah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun kebijakan yang dikeluarkan itu belum juga efektif.
"Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).
Ia juga tidak bisa menutupi kondisi yang ironis ketika melihat masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal luas perkebunan minyak sawit secara nasional per 2021 itu mencapai 15,08 juta menurut data Kementerian Pertanian.
Karena itu, Kepala Negara meminta kepada pelaku usaha minyak sawit untuk bisa melihat masalah tersebut dengan jernih. Sebab dirinya tidak mau kelangkaan minyak goreng terus terjadi.
"Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku migor dan migor ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat."
Larangan Ekspor CPO
Jokowi resmi melarang kegiatan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan itu resmi berlaku mulai Kamis (28/4).
Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat yang dipimpinnya. Adapun rapat itu membahas soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri.
Baca Juga: Sahroni Pastikan Jokowi Hadir Membuka Formula E Jakarta Bulan Juni Nanti
"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4).
Jokowi menyebut batas waktu pelarangan ekspor tersebut bakal ditentukan di kemudian hari. Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan kalau dirinya bakal memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut supaya ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tetap terjamin dengan harga murah.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau."
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Daglu Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta.
Adapun 3 tersangka dari pihak swasta adalah sebagai berikut MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup; dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
