Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi meminta roda pemerintahan tidak serta merta berhenti lantaran Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak terkait terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dugaan kasus suap.
"Sebagai partai yang berkoalisi di Kabupaten Bogor, kami minta roda pemerintahan dapat berjalan baik untuk tetap melayani masyarakat secara maksimal," kata Mulyadi kepada Suara.com, Rabu (27/4/2022).
Mantan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat tersebut mengaku prihatin atas masalah yang menimpa Ade tersebut.
"Sebagai warga Kabupaten Bogor dan wakil rakyat dapil Kabupaten Bogor tentu saya sangat prihatin dan berharap berita ini tidak benar," tuturnya.
Baca Juga: Sebelum Kena OTT KPK, Ade Yasin Sempat Terbitkan SE Larangan Terima Gratifikasi
Lebih lanjut, Mulyadi mengaku mengenal sosok Ade sebagai orang yang komunikatif dan berkinerja baik. Sesekali menurutnya, ia sempat bertemu untuk mencari solusi masalah di Kabupaten Bogor.
"Selama ini beliau berkinerja sangat baik, komunikatif dan sama sama berjuang untuk mencari solusi untuk masalah yanh muncul di Kabupaten Bogor," tandasnya.
Bupati Bogor Kena OTT KPK
Diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Barat pada Selasa (26/4/2022) hingga dini hari (27/4/2022).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan, jika pihak yang diamankan dalam OTT tersebut Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak terkait.
Baca Juga: Ridwan Kamil Pernah Beri Pesan Ini sebelum Ade Yasin Kena OTT KPK
"Benar, tadi malam sampai 27 April 2022 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Diantaranya Bupati Kabupaten Bogor (Ade Yasin) beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/4/2022).
Ali Fikri mengemukakan, OTT terhadap Bupati Ade Yasin terkait dugaan kasus suap korupsi pemberian dan penerima suap. Namun ia belum merinci kasus OTT terhadap Bupati Ade Yasin.
