Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng

Rabu, 27 April 2022 | 14:56 WIB
Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng
Presiden Joko Widodo menunjukkan minyak goreng kemasan. (Instagram/@jokowi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menilai wajar jika kekinian tren tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini turun drastis sampai diangka 59,9 persen. Pasalnya memang menurut Willy banyak faktor yang mempengaruhi. 

"Pastilah ada yang mempengaruhinya. Baik dari dalam maupun dari luar. Yang paling gamblang tentu isu seputar minyak goreng yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Ini pasti mempengaruhi persepsi publik terkait kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Apalagi yang paling merasakannya adalah kelas bawah. Wajar jika tingkat kepuasan menurun," kata Willy saat dihubungi, Rabu (27/4/2022). 

Selaim itu, kata Willy masalah kenaikan harga BBM juga turut mempengaruhi. Berbagai isu penolakan tersebut turut memengaruhi persepsi publik akan kinerja pemerintah. 

"Belum lagi isu penundaan pemilu. Sedikit banyak saya kira ini turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik, terutama di kelas menengahnya. Mereka yang awalnya memberikan poin kredit jadi berubah," tuturnya. 

Baca Juga: Yakin Investor Tak Meradang soal Larangan Ekspor CPO, Menteri Bahlil: Pengusaha Jangan Atur Pemerintah

Kemudian, kata Willy, situasi global yang belum menentu, ditambah perang di Ukraina, masih akan membuat kinerja pemerintah mengalami tekanan ke depan. Apalagi jika harga minyak mentah terus naik. 

"Semua ini memang membuat pemerintah harus ekstra kerja keras dan detail dalam merumuskan setiap kebijakannya," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, yang paling penting adalah pemerintah berlaku sekredibel mungkin di mata publik. Menurutnya, pahit atau manis kebijakan yang diambil, yang penting adalah publik selalu melihat bahwa pemerintah selalu berbuat dalam upayanya mengatasi situasi yang terjadi. 

"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," tuturnya. 

"Makanya dibutuhkan formulasi yang oke dari pemerintah. Naiknya harga BBM itu bisa dibilang keniscayaan. Oleh karena itu, yang jadi PR adalah bagaiamana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik, dan sebagainya."

Baca Juga: Soal Pelarangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Pengusaha Jangan Melawan

Survei Kepuasaan Anjlok 

Diketahui, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya dalam survei tersebut tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi mengalami penurunan. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhatadi, mengatakan memang ada sekitar 59,9 persen responden dalam survei yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. 

"Kita cek ini approval ratting pres, di bulan aprl 14-19 april, yang puas atau sangat puas kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (26/4/2022). 

Namun, kata Burhanuddin, jika dilihat dari tren, memang diakuinya ada penurunan tingkat kepuasan. Hal tersebut bisa terlihat jika dibandingkan dengan tingkat kepuasaan terhadap pemerintah di Januari mencapai 75,3 persen. 

"Tapi bagaimana dengan trennya, trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," tuturnya. 

Burhanuddin mengatakan, sepanjang pihaknya melakukan survei sejak Januari 2015 sampai Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan itu ada diangka 75,3 persen yakni di Januari 2022 tersebut.


 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI