Infografis
Suara.com - Majelis Umum PBB mengambil langkah pertama pada Selasa (26/04), untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan jauh dari sorotan setiap kali mereka menggunakan hak veto, sebuah langkah yang menarik perhatian Rusia.
Hasil akhir sebuah resolusi yang diadopsi oleh konsensus dalam Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak menghilangkan atau membatasi hak veto anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis.
Namun, untuk pertama kalinya Majelis Umum akan diminta "mengadakan debat tentang situasi" yang memicu penggunaan veto di Dewan Keamanan dalam waktu 10 hari kerja.
Majelis tidak diharuskan untuk mengambil atau mempertimbangkan tindakan apa pun di bawah resolusi tersebut, tetapi diskusi dapat membiarkan banyak negara lain didengar.
Baca Juga: Pertemuan Vladimir Putin dengan Sekjen PBB Setujui Palang Merah Evakuasi Warga Sipil di Mariupol
Duta Besar Liechtenstein untuk PBB Christian Wenaweser, yang mempelopori resolusi, mengatakan bahwa resolusi itu bertujuan "untuk mempromosikan suara kita semua yang bukan pemegang hak veto dan yang bukan anggota Dewan Keamanan, tentang masalah perdamaian dan keamanan internasional karena itu mempengaruhi kita semua.”
Saat mempresentasikan resolusi kepada majelis pada Selasa (26/04) pagi, Wenaweser menyinggung invasi Rusia ke Ukraina dan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, dengan mengatakan: "Tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk multilateralisme efektif daripada hari ini, dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk inovasi mengamankan peran sentral dan suara PBB."
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut resolusi itu sebagai "langkah pertama menuju peningkatan biaya penggunaan veto dan itu tidak mungkin terjadi cukup cepat.”
Resolusi tersebut memiliki sekitar 80 co-sponsor, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Namun, usulan itu juga mendapat penolakan dari Rusia dan sekutu dekat Belarus serta anggota dewan terpilih saat ini Gabon dan India, serta negara-negara anggota PBB lainnya.
Reformasi Dewan Keamanan yang dibebankan di bawah Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional, telah diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun. Lebih dari 200 proposal Dewan Keamanan yang berbeda telah diveto, menurut catatan PBB. Subjeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan stok senjata, dan pemerintahan bagian dari negara Samudra Hindia, Komoro.
Baca Juga: Sekjen PBB Kecam Serangan di Universitas Karachi Pakistan
Wakil Duta Besar AS Richard Mills mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Amerika Serikat "sangat terganggu oleh pola Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dekade terakhir.”
Penolakan resolusi dari sejumlah negara Wakil Duta Besar Rusia Gennady Kuzmin menyebut hak veto tersebut sebagai "landasan arsitektur PBB” dan memperingatkan bahwa "tanpa itu Dewan Keamanan akan menjadi badan stempel karet, keputusan-keputusan yang meragukan yang dipaksakan oleh mayoritas nominal yang pelaksanaannya akan sulit bisa jadi."
Penasihat Tiongkok Jiang Hua mengatakan resolusi yang memicu pertemuan Majelis Umum secara otomatis mengenai resolusi yang diveto "dalam praktiknya kemungkinan akan menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi prosedural.”
India dan Brasil, yang telah mencari kursi permanen di Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dan saat ini menjalani masa jabatan dua tahun di badan tersebut, keduanya mengeluh bahwa resolusi tersebut tidak membahas masalah sebenarnya dalam mereformasi dewan tersebut.
"Dewan perwakilan yang mencerminkan sistem internasional saat ini adalah pusat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan masa depan organisasi ini,” kata Duta Besar Brasil Ronaldo Costa Filho.
Sementara Wakil Duta Besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan bahwa "minoritas vokal penentang” yang mendukung status quo di Dewan Keamanan telah menyandera upaya reformasi. Dia mengatakan resolusi veto mengabaikan akar penyebab masalah merestrukturisasi dewan untuk mencerminkan "realitas geopolitik kontemporer." bh/ha (AP)
