Infografis
Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menepis anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Tenaga Ahli Utama KSP, Edy Priyono mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Edy mengungkapkan pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas pada 2023. Beberapa program prioritas tersebut ialah penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," terangnya.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, Edy mengungkapkan kalau pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp 414,1 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," ucapnya.
Selain fokus pada ekonomi, Edy menyebut kalau di dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46 triliun, yang dilakukan dalam kurun waktu 2022-2024.
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," tandasnya.
Untuk diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya terkait penangan masalah kebutuhan pokok pada bulan Ramadan. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan pernyataaan Pemerintah lebih fokus bangun IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan metode jajak pendapat pada periode 5 sampai 9 April 2022 dengan sambungan telepon. Responden survei ini yakni sebanyak 504 dengan usia minimal 17 tahun dari 34 Provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen. Sementara nirpencuplikan atau margin of error +- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak.
