Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Tin Zuraida, istri eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, terkait kasus kasus pencucian uang dalam mengurus perkara di MA.
Tin Zuraidah yang juga merupakan Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) itu sedianya diperiksa pada Senin (25/4/2022) kemarin. Namun, Tin Zuraida mangkir.
Bukan hanya Tin, anaknya Rizqi Aulia Rahmi juga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan penyidik.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun mengultimatum kepada dua saksi ini untuk menghadiri pemanggilan selanjutnya.
Baca Juga: Telisik Kasus TPPU Pengurusan Perkara Di Mahkamah Agung, KPK Panggil Istri Nurhadi, Tin Zuraida
"KPK mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan berikutnya," kata Ali dikonfirmasi, Selasa (26/4/2022).
Ali menyebut tim penyidik selanjutnya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada dua saksi tersebut.
"Kedua saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan. Segera akan dijadwal ulang," katanya.
Dalam perkara ini, KPK belum menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.
Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus penerimaan suap hingga gratifikasi mantan Bos Lippo Group, Eddy Sindoro. Adapun kasus ini disebut-sebut kembali menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.
Baca Juga: Setya Novanto Disebut Ribut dengan Nurhadi di Lapas Sukamiskin, Begini Penjelasan Kalapas
Penyidik KPK menemukan bukti bahwa dalam kasus Nurhadi sebelumnya ditemukan fakta baru dalam sidang perkara suap tahun 2012-2016 di Mahkamah Agung.
Sementara itu, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis hukuman masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3).
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun dengan denda masing-masing Rp1 miliar. Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp37,2 miliar. Uang gratifikasi itu diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
